Pilpres 2019
Polemik Peraturan Debat Pilpres 2019, Ketua Bara JP: Apapun Peraturannya Jokowi Mengikuti
"Ibarat Pak Jokowi ini pelaksana pemerintahan sejak dari Wali Kota, Gubernur dan Presiden," ujar Giyanto, Rabu (9/1/2019).
Penulis: Aqwamit Torik | Editor: Melia Luthfi Husnika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peraturan debat pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentang pemberian kisi-kisi saat debat Capres dan Cawapres 2019, menurut Giyanto selaku ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Jawa Timur tidak berpengaruh pada performa awal dari Capres Joko Widodo.
Giyanto menilai, pengalaman Jokowi sudah sangat mumpuni selaku eksekutor pemerintahan.
"Ibarat Pak Jokowi ini pelaksana pemerintahan sejak dari Wali Kota, Gubernur dan Presiden," ujar Giyanto, Rabu (9/1/2019).
Selain itu, jika melihat kubu lawan, Giyanto menambahkan, selama ini sosok Capres Prabowo Subianto masih belum pernah menduduki pelaksana pemerintah.
• Kubu Prabowo-Sandi Sebut Debat Pertama Bakal Jadi Tantangan Berat untuk Jokowi-Maruf
"Jadi jika kubu lawan mengatakan Pak Jokowi tidak menguasai materi debat, sepertinya sangat lucu sekali, membalik-balikkan fakta lagi. Karena sebagai pelaku kita tau sendiri di debat presiden 2014, banyak sekali yang tidak menguasai materi adalah pihak lawan, saya ingat sekali mereka tidak menguasai soal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," imbuh Giyanto.
Terlepas dari itu semua, Giyanto menjelaskan, regulasi KPU tentang pemberian kisi-kisi adalah persetujuan antara kedua belah pihak, bahkan apapun peraturannya kubu Jokowi akan mengikuti.
"Tidak mungkin yang diuntungkan adalah petahana," jelasnya.
• KPU Berikan Kisi-kisi Debat Pilpres 2019, Pengamat: Mending Diberikan Tema Bahasan Saja
Menatap Debat Pilpres 2019 kali ini, Giyanto yakin Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin mampu mengambil simpati masyarakat, dan menjawab semua persoalan dengan baik.
"Debat ini kan hanya ulangan 2014, saya rasa bertambahnya pengalaman Pak Jokowi, kita gak perlu berdebat masalah itu, yang dibicarakan dan masyarakat bisa menilai yang selama ini terjadi," pungkasnya.