Selama 2018, BBKSDA Jatim Terima Kenaikan Permintaan Pendaftaran Satwa Liar, Didominasi Perorangan

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur kenaikan permintaan pendaftaran satwa liar dari masyarakat selama tahun 2018.

Selama 2018, BBKSDA Jatim Terima Kenaikan Permintaan Pendaftaran Satwa Liar, Didominasi Perorangan
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan BBKSDA Jatim, Gatut Panggah Prasetyo saat ditemui TribunJatim.com, Rabu (9/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM, SIDOARJO - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur kenaikan permintaan pendaftaran satwa liar dari masyarakat selama tahun 2018.

Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan BBKSDA Jatim, Gatut Panggah Prasetyo mengatakan, animo permintaan pendaftaran satwa liar mulai tinggi sejak munculnya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No P.92/Tahun 2018.

"Hingga akhir 2018, sudah tercatat kurang lebih 490 orang yang melakukan registrasi, baik secara perorangan maupun badan usaha. Namun kebanyakan didominasi oleh perorangan, pecinta satwa burung," jelasnya kepada TribunJatim.com, Rabu (9/1/2019).

BBKSDA Jatim Bantah Isu Burung Hasil Penyitaan di Jember Mati Kelaparan

Ia menjelaskan, registrasi itu sendiri dibuat sebagai bentuk sosialisasi dan masa transisi perubahan dari PP No. 7 Tahun 1999 menjadi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/2018, sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.92/2018.

Dimana beberapa satwa liar yang sebelumnya dimiliki masyarakat, yang awalnya status satwanya tidak terlindungi menjadi dilindungi.

"Pada intinya, registrasi itu dibuat untuk menyatakan satwa liar tersebut merupakan hasil budidaya dan satwa liar tersebut telah dimiliki sebelum Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, baik P.20 dan P.  92 muncul," paparnya.

Ratusan Orang dari Kicau Mania Jawa Timur Geruduk BBKSDA Jatim Tuntut Cabut Permen No 20 Tahun 2018

Ia berterima kasih atas apresiasi masyarakat yang cukup tinggi terkait kepatuhan hukum dalam mematuhi peraturan terhadap satwa liar.

"Dengan begitu, BBKSDA Jatim mudah untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kepemilikan satwa liar yang dilindungi tersebut," terangnya.

Gatut menambahkan, selain itu, registrasi terkait kepemilikan satwa liar yang dilindungi tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali.

"Bisa didaftarkan secara online di sini. Namun, bagi yang ingin melakukan ijin penangkaran dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 500 ribu untuk perorangan dan Rp 2,5 juta untuk badan usaha setelah izin penangkaran disetujui dan dibayarkan melalui bank. Izin tersebut berlaku selama 5 tahun," jelas Gatut.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Ani Susanti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved