Cetak SPPT PBB Bojonegoro Meningkat, Pendapatan Capai Rp 28 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Perdesaan dan Perko

Cetak SPPT PBB Bojonegoro Meningkat, Pendapatan Capai Rp 28 Miliar
M Sudarsono/Surya
Bupati Bojonegoro: Anna Mu'awanah saat hadir dalam cetak massal SPPT PBB P2, Anna berpesan agar pendapatan pajak dipacu melebihi target 

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) tahun 2019.

Cetak massal yang dihadiri Bupati Anna Mu'awanah, jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro itu dilakukan di ruang Angling Dharma, Jumat (11/1/2019).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, bahwa cetak massal SPPT PBB tahun ini mencapai 728.959 lembar.

Mengalami peningkatan 2337 lembar, jika dibandingkan tahun 2018 yang jumlahnya 726.622 lembar.

Proses cetak SPPT ini memakan waktu kurang lebih dua bulan, dengan durasi cetak sampai pukul 18.00 WIB setiap harinya.

"Untuk cetak SPPT PBB P2 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tentu berpengaruh pada pendapatan juga," Ujar Kepala Bapenda kepada Tribunjatim.com.

Vanessa Angel oleh Sang Adik Disebut Tulang Punggung Keluarga, Neneknya Bongkar Fakta Lain

Managemen Persebaya Beri Sinyal Akan Ada Pemain Rekrutan Baru Ikut Latihan

Sosok 2 Finalis Puteri Indonesia yang Sudah Dipecat 2 Tahun Lalu, Apa Penyebabnya?

Dia menjelaskan, dari jumlah perolehan target cetak 728.959 lembar SPT tersebut nilainya mencapai Rp.28.217.750.000. Sedangkan di tahun 2018 nilainya mencapai Rp. 25.917.750.000.

Terdapat peningkatan pendapatan bagi daerah sebesar Rp.2.350.000.000 dari tahun 2018 ke 2019.

"Nilai PBB sebenarnya masih di atas itu, ada objek pajak wilayah perumahan yang belum dipecah, ditemukan adanya objek pajak yang tidak diketahui pemilik atau pihak yang menguasai, dan adanya setoran dari Wajib Pajak yang belum atau tidak disetorkan oleh petugas di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan," Pungkasnya.(nok/TribunJatim.com).

Penulis: M Sudarsono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved