Komitmen Cegah Korupsi dan Kuatkan Sisi Hulu, Khofifah Indar Parawansa Bertamu ke BPK

Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si berkomitmen melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan di sisi hulu.

Komitmen Cegah Korupsi dan Kuatkan Sisi Hulu, Khofifah Indar Parawansa Bertamu ke BPK
Istimewa
Gubernur dan wakil gubernur jatim didampingi sekdaprov jatim berkunjung ke kantor BPK RI ditemui Ketua BPK RI Pro. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. 

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si berkomitmen melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan di sisi hulu.

Salah satu langkah penguatan tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan proses perencanaan, penganggaran hingga proses audit.

“Kita akan memaksimalkan langkah-langkah preventif di hulunya, dan akan terus menyampaikan kepada seluruh ASN dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim,” ujar Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim.

Dia hadir saat audiensi dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,  Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Kantor BPK RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

(Perjalanan Politik Khofifah Indar Parawansa, Belum Lulus S1 Sudah Disodori 3 Formulir Pencalegan)

(Arak-Arakan Gubernur Jatim Khofifah dan Emil Elestianto Dardak akan Dibantu Backup Polresta Sidoarjo)

Khofifah menjelaskan, salah satu pintu masuk dispute ini bisa jadi akibat dari BPK yang melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan kemduian tidak difollow up dengan baik.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perwakilan BPK yang ada di Jatim.

“Kami sangat berharap ada petunjuk atau referensi yang lebih detail untuk menghindari terjadinya dispute atau perselisihan sehingga memungkinkan terjadinya multitafsir,” ungkapnya.

Khofifah menyebut referensi ini bisa menjadi pegangan bagi pemprov maupun pemkab/kota di Jatim.

Adapun satu contoh kebijakan yang menjadikan multitafsir, yakni tentang kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas bagi SMA/SMK di Jatim.

Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di provinsi, namun karena adanya keterbatasan anggaran dimungkinkan pemberian bantuan keuangan berupa spesifik block grant.

Halaman
12
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved