Pengelola Parkir Kota Madiun, Anggap Demo Jukir Bermuatan Politis

demo mengatasnamakan juru parkir yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Madiun, Rabu (13/2/2019) sangat bermuatan politis.

Pengelola Parkir Kota Madiun, Anggap Demo Jukir Bermuatan Politis
SURYA/RAHARDIAN BAGUS
Juru parkir menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (13/2/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Project Manager Pengelolaan Parkir dari PT Bumi Jatimongal Permai, Wahyu Hendrawan mengatakan, demo mengatasnamakan juru parkir yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Madiun, Rabu (13/2/2019) sangat bermuatan politis.

Wahyu mengatakan, dari puluhan demonstran yang berunjuk rasa, hanya ada sekitar tiga hingga lima orang yang benar-benar berprofesi sebagai juru parkir.

"Yang dikatakan mewakili jukir itu, menurut saya belum pas. Data yang kami punya, ada 435 jukir yang bekerja dengan PT kami, yang ikut demo itu hanya tiga atau lima orang," kata Wahyu saat dihubungi Tribunjatim.com.

Bahkan, dia mengklaim, tiga hingga lima orang jukir yang ikut demonstrasi pada hari itu juga dibawah tekanan atau intimidasi.

Menurutnya, orang yang demo adalah orang-orang yang kehilangan penghasilan dengan dikelolanya parkir oleh pihak ketiga.

"Yang terlibat ini bukan jukir, tetapi orang-orang yang dulu menikmati kegiatan parkir, orang-orang yang takut kehilangan penghasilan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Puluhan Jukir Demo, Desak Pemkot Madiun Tinjau Ulang Pengelolaan Parkir oleh Pihak Ketiga

Malam Valentine, Satpol PP Kota Kediri Amankan Empat Pasangan Bukan Suami Istri di Kamar Hotel

5 Tahun Pasca Erupsi, Gunung Kelud di Kediri Lebih Eksotis, Kawah Makin Lebar dan Terisi Air Hujan

Ia menuturkan, selama ini pihak perusahaanya membuka kesempatan bagi jukir yang keberatan atau merasa terbebani dengan jumlah setoran yang ditentukan.

"Kami selalu membuka diri, kalau memang keberatan bisa ke kantor meminta kerunganan. Kemarin ada sekirar 100 jukir, yang ke kantor keberatan," katanya.

Ia mengatakan, meski perusahaanya berorientasi pada profit atau keuntungan, namun selalu mengedepankan unsur kemanusiaan.

Dia mencontohkan, dalam pembagian hasil misalnya, seharusnya 50:50, namun faktanya terkadang perusahaan hanya menerima 30 persen, sedangkan sisanya 70 persen untuk jukir.

"Ada yang sehari misalnya dapatnya Rp 200 ribu, yang disetor cuma Rp 80 ribu. Kami masih menggunakan konsep kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi adanya pemecatan sebanyak tujuh orang jukir, Wahyu mengatakan kabar tersebut tidak benar. Sejak 1 Februari hingga saat ini, kata Wahyu, perusahaan baru memecat atau memberhentikan satu orang jukir karena kerap bekerja dalam kondisi mabuk.

"Sebenarnya ada empat orang yang akan diberhentikan. Namun yang tiga bisa dibina, dan dikerjakan lagi. Tapi yang satu terpaksa kami berhentikan karena kerap mabuk saat parkir," katanya.

Wahyu menambahkan, begitu juga tuduhan adanya pungutan liar ke sejumlag toko dan PKL yang disebutkan oleh pengunjuk rasa, sama sekali tidak benar. (rbp/TribunJatim.com).

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved