Gara-gara Gaji Dipangkas, Sejumlah Pegawai Pemkab Sidoarjo Memilih Mundur

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pemangkasan gaji pegawai kontrakan di lingkungan Pemkab Sidoarjo berbuntut panjang.

Sejumlah pegawai non ASN memilih mundur gara-gara pengurangan gaji tersebut.

Awal 2019 diberlakukan Perbup nomor 102 tahun 2018 tentang pengurangan gaji tenaga non ASN.

Sejak pemberlakuan aturan itu, pegawai kontrakan yang sebelumnya menerima gaji sekitar Rp 2,4 juta, turun menjadi sekitar Rp 1,7 juta.

Penurunan gaji tersebut membuat para pegawai meradang.

Tak hanya mengeluh karena gaji yang mereka terima tidak cukup, sejumlah pegawai juga kabarnya memilih mengundurkan diri.

• Miris, Gaji Pegawai Kontrak Pemkab Sidoarjo Ternyata Cuman Rp 1,7 Juta - 1,9 Juta Per Bulan

• Mutasi Besar-besaran Pejabat Pemkab Sidoarjo, Sisakan Kekosongan 5 Jabatan Penting

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin mengungkapkan, dampak pemotongan gaji tenaga non ASN itu benar-benar sudah dirasakan dampaknya.

Dia mengaku mendengar sejumlah pegawai kontrak memilih mundur.

Satu diantaranya satu tenaga non ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Mereka memilih mundur karena gaji yang diterima turun. Ini dampak yang sudah terjadi akibat kebijakan itu," ungkap Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifudin.

Selain itu, kinerja sejumlah pekerja lain juga sangat menurun sejak gajinya dipangkas.

Dicontohkannya, para tenaga kebersihan yang sehari-harinya bertugas di rumah dinas wabup.

Mereka terkesan malas-malasan.

• Dewan Nilai Pemkab Sidoarjo Melanggar Kesepakatan, Terkait Pembangunan Rumah Sakit di Krian

• Serapan Anggaran di Pemkab Sidoarjo Masih Rendah, Angka Silpa APBD 2018 Tembus Rp 1 Triliun

Dan ketika ditanya kenapa tak lagi giat bekerja, para pegawai itu mengaku malas karena gaji yang mereka terima turun.

"Saya tanya kenapa kinerja mereka menurun, terkesan malas-malasan. Eh, ternyata ada pengurangan gaji. Ya kasihan lah dengan kondisi itu," sambung Cak Nur.