Dinilai Membengkak, DPRD Pamekasan Minta Rasionalisasi Guru Honorer

Anggota DPRD Pamekasan mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, melakukan rasionalisasi terhadap guru honorer non kategori (di luar K2)

Dinilai Membengkak, DPRD Pamekasan Minta Rasionalisasi Guru Honorer
SURYA/DANENDRA
Guru honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Anggota DPRD Pamekasan mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, melakukan rasionalisasi terhadap guru honorer non kategori (di luar K2) atau guru lepas, yang mengabdi di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta di seluruh Pamekasan.

Sebab jumlah mereka (guru honorer non kategori) kini sudah membengkak sebanyak 8.090.000 orang. Jika hal ini tidak dilakukan rasionaliasi, jumlah mereka semakin membengkak dan sulit untuk mengendalikan, manakala mereka menuntut persamaan hak seperti guru honorer K2, yang mendapat surat keputusan (SK) langsung Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, mengungkapkan ini ketika menemui sejumlah guru non kategori yang mendatangi DPRD Pamekasan, di ruang sidang utama DPRD Pamekasan, menuntut kenaikan gaji yang mereka terima antara Rp 150.000 hingga Rp 300.000 per bulan dan minta SK legalitas seperti guru honorer K2, Rabu (6/3/2019).

Dalam pertemuan yang pimpin Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, dihadiri Kepala Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Taufikurrahman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia, mereka mengungkapkan, jika tidak diberi legalitas, maka mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan sepihak oleh sekolah, tanpa alasan yang jelas.

Suli menegaskan, langkah terbaik agar pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka, maka harus dilakukan rasionalisasi. Karena angka 8 ribuan ini sudah di luar kewajaran. Apalagi mereka itu mengabdi di lembaga pendidikan hanya berdasarkan SK kepala sekolah tempat mereka mengabdi, yang tidak memiliki legalitas.

Sesuai aturan administrasi pemerintahan, SK itu dikeluarkan pejabat tertinggi di instansi yang bersangkuta. Kepala SD atau Kepala SMP itu bukan kepala unit kerja dan juga bukan organiasi pejabat daerah (OPD) yang tidak bisa mengeluarkan SK. Karena yang berhak yakni kepala disdik, selaku jabatan tertinggi di lembaga itu.

Menurut Suli Faris, dengan rasionalisasi ini, maka dengan sendirinya akan diketahui kebutuhan di masing-masing sekolah. Misalnya dalam satu SD terdapat 90 siswa, kemudian gurun PNS tiga orang dan rasionalitasnya kebutuhan tenaga kontrak dan GTT berapa, itu harus dihitung.

Usai Jalani Pemeriksaan Kasus Prostitusi Online, Muncikari ES dan TN Dibawa Ke Rutan Klas I Surabaya

Roy Kiyoshi Ramai Cacian Saat Dirinya Operasi Plastik, Terdiam Sejenak Waktu Akan Menanggapi

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kabupaten Sidoarjo Kebanjiran

“Jadi kalau seluruh kabupaten sudah diketahui jumlah kebutuhan sesuai dengan hasil pendataan di masing-nasibng unit, maka disitulah diperlukan legalitasnya,” kata Suli Faris kepada Tribunjatim.com.

Suli Faris mengakui, dalam rasionalisasi ini tentu mengandung risiko karena ada yang terbuang, mengingat jumlahnya sudah tidak rasional. Dan ini sudah menjadi konsekuensi yang harus dihadapi bersama. Sebab tahun ini mereka mendapat uang intensi dari Pemkab Pamekasan, sebesar Rp 600.000 per tahun atau sebesar Rp 15 miliar secara keseluruhan.

Ditegaskan, kalau tidak dilakukan rasionalisasi bagaimana pemerintah bisa mempertahatikan kesejahteraan mereka. Bahkan, bisa jadi akan menguras banyak uang dan membuat jebol ABPD.

“Kalau kita membiarkan data yang tidak rasional, juga salah. Ini lembaga pemerintah yang harus dikelola seca profesional sesuai aturan dan landasan yang berlaku. Usulan rasionalisasi ini sudah sering saya sampaikan dipembahasan APBD,” papar Suli kepada Tribunjatim.com.

Kepala Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, mengatakan, tuntutan guru honorer non kategori meminta legalitas SK bupati itu berbenturan dengan aturan. Ia menilai SK kepala sekolah tempat mereka mengabdi sudah diakui pemerintah dan dianggap legal dan tidak mungkin dibuat SK bupati.

Mengenai rasionalisasi terhadap jumlah mereka yang dituding membengkak dan tidak rasional, pihaknya akan menindaklanjuti dan mengkaji lebih dulu. Hal ini perlu keragaman dan kesepakatan semua pihak. Karena rasionalisasi mereka beda dengan menerapkan PHK terhadap buruh pabrik,

Dikatakan, kalau di sekolah mereka bisa menangani sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Sehingga pihak sekolah masih memiliki alsan jika mereka bisa beraktivitas dan tidak menganggur. Misalnya di SD, terdapat enam guru kelas, satu guru agama, satu guu olah raga dan sekolah itu masih butuh guru tambahan untuk pelajaran lain.

“Bisa jadi di suatu sekolah ingin lebih maju dalam pendidikan. Kepala sekolah memiliki ide dengan mendatangkan guru Bahasa Inggris dan itu hak sekolah. Mereka dibayar dengan kemampuan sekolah yang diambilkan dari dana bantuan opersional sekolah,” imbuh Tarsun.(sin/TribunJatim.com).

Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved