Ternyata, Ada 60 persen Aset Milik PT KAI Belum Tersertifikasi

Hingga saat ini, aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sudah tersertifikasi baru 40 persen.

Ternyata, Ada 60 persen Aset Milik PT KAI Belum Tersertifikasi
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro (berkacamata) berbincang dengan penumpang kereta di Stasiun Madiun. 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Hingga saat ini, aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sudah tersertifikasi baru 40 persen.

Sedangkan, 60 persen sisanya, aset perusahaan pelat merah ini masih belum tersertifikasi.

Hal itu disampaikan oleh Advisor Bidang Aset PT KAI pusat, Harto Yuwono. Mantan dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, jumlah aset milik PT KAI secara nasional mencapai 300 juta meter persegi.

Namun, kata Harto Yuwono, dari 300 juta meter persegi tanah aset tersebut baru 40 persen yang telah tersertifikasi. Sisanya, saat ini PT KAI sedang mengupayakan agar statusnya lebih jelas.

"Masih ada sekitar 60 persen yang belum tersertifikasi. Kami upayakan supaya aset KA itu lebih jelas statusnya," kata Yuwono kepada wartawan di Museum KA Ambarawa, Kabupaten Semarang kepada Tribunjatim.com, Selasa (26/3/2019) kemarin.

Daop 8 Surabaya Beri Diskon Hingga 10 Persen untuk Pembelian Tiket Kereta On The Spot, Ini Daftarnya

KAI Daop 7 Madiun Berikan Discount 10 Persen untuk Pembelian Tiket di CFD

Harto menuturkan, proses sertifikasi aset KAI yang tersebar di seluruh nusantara ini memang tidak mudah. Ada beragam masalah yang harus dihadapi dalam proses sertifikasi, semisal potensi konflik hingga masalah pembiayaan.

"Kami sangat hati-hati. Jangan sampai ini menimbulkan konflik. Selain itu, juga harus didukung biaya. Sertifikasi ini kan bukan proses yang mudah dan murah," terangnya kepada Tribunjatim.com.

Dia mengatakan, saat ini pihak PT KAI masih melakukan pemetaan aset yang tersebar. Dimungkinkan aset tersebut saat ini lokasinya sudah berubah, sehingga diperlukan langkah yang cermat dan seksama dalam proses sertifikasi ini supaya tidak menimbulkan kerugian bagi PT KAI.

"Aset-aset kita ini kan warisan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi memang perlu penelitian yang cermat. Data, dan lokasinya. Kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," ujarnya. (rbp/Tribunjatim.com)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved