KPK Ajak Pemda di Jatim Tingkatkan Pendapatan hingga 50 Persen, Begini Caranya
KPK mendorong agar seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki.
Bahkan, KPK menarget daerah yang mendapatkan pendampingan bisa menaikkan pendapatan hingga 50 persen setiap tahunnya.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/4/2019) pagi.
• Gubernur Jatim Khofifah Pastikan Pasokan Energi untuk Peluasan Industri di Jatim Cukup
"Minimal peningkatan pendapatan 50 persen. Kalau hanya naik 10 persen saja itu barangkali hanya inflasi saja. Tim kita akan mendampingi dan akan ada evaluasi setiap tiga bulan," kata Basaria Panjaitan.
Ia mencontohkan Makassar, daerah itu setelah didampingi untuk peningkatan pendapatan bisa berhasil melipatkan pendapatan asli daerahnya.
Dari yang Rp 500 miliar menjadi Rp 3 trilliun.
Oleh sebab itu, ia juga ingin daerah di Jawa Timur juga mencetak keberhasilan yang sama.
• Hari Kartini, Khofifah: Banyak Perempuan Hebat Tanpa Suara Tapi Penuh Karya
"Ini termasuk program KPK bagaimana masing-masing daerah mengoptimalkan pendapat daerah. Optimialisasi ini bisa dari pajak hotel yang paling cepat, pajak restoran, pajak parkir biaya perolehan dari BPN dari tanah yang dimiliki, dan macam-macam," lanjut Basaria Panjaitan.
Kemudian yang juga ditekankan KPK adalah bagaimana daerah mampu melakukan manajemen aset dengan baik, dan jangan sampai daerah tidak tahu aset mereka di mana saja, serta bagaimana aset yang dimiliki daerah bisa dimaksimalkan oleh daerah.
"Jangan sampai aset dimanfaatkan orang tertentu yang tidak jelas. Ini yang coba kita tata supaya semua bisa dioptimalkan untuk pendapatan, supaya bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan," tegasnya.
• Emil Dardak Tak Mau Tempati Rumah Dinas Bekas Gus Ipul, Mantan Gubernur Jatim Juga Pernah Nolak
Ia juga mengarahkan agar daerah melakukan sistem digitalisasi, dan harus transparan secara online.
Basaria Panjaitan mengatakan, dengan sistem ini, masyarakat bisa ikut mengawasi langsung berapa pemasukan daerah setiap saat.
"Karena yang namanya menghilangkan korupsi paling utama adalah transparansi. Semua terbuka, semua bisa mengawasi sehingga ada saling konter satu sama lain. Kemungkinan kecil korupsi, kalau semua bisa saling mengawasi," tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, pihaknya ingin agar seluruh koneksitas yang sudah terbangun di daerah juga bisa terhubung dengan provinsi.
• Pengebom Gereja Sri Lanka Disebut Bernama Insan, Pemerintah Yakin Ada Peran Jaringan Internasional
Karena itu, rapat kordinasi ini jadi pintu masuk, tidak hanya konektivitas di antara OPD di pemprov, tapi juga konektivitas OPR di pemprov dengan kabupaten/kota.
