Jokowi Tinjau Bukit Soeharto Calon Ibu Kota Baru, Ternyata Sempat Ada Aktivitas Tambang Ilegal

TRIBUNJATIM.COM - Pemindahan Ibu Kota tampaknya mulai diseriusi oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meninjau Bukit Soeharto di Kalimantan Timur yang akan menjadi calon Ibu Kota baru.

• Gelar Buka Puasa Bersama Pimpinan Negara, Jokowi Sebut Serius Lakukan Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Tepatnya hari Selasa (7/5/2019), Presiden Joko Widodo merealisasikan agenda utamanya yaitu melihat kesiapan Bukit Soeharto yang menjadi salah satu wilayah calon ibu kota baru Indonesia.

Bukit Soeharto terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara namun sebagian orang Indonesia mungkin belum cukup mengetahui kondisi karakteristik kawasan Bukit Soeharto yang menjadi salah satu alternatif wilayah ibu kota baru Indonesia.

• Cinta Laura Mention Jokowi Bahas Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Ungkap Alasan saat Dicecar Netizen

Melansir dari Wikipedia, kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di dua wilayah Kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Kawasan ini memiliki luas kurang kurang lebih 61.850 hektare.

Bukit Soeharto dijadikan kawasan taman hutan raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas ± 61.850 hektare yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya.

Tujuan Penunjukan wilayah ini adalah untuk melindungi, menjaga kelestarian dan menjamin pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi sebagai wilayah untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 

Untuk dapat mengakses kawasan Bukit Soeharto bisa ditempuh dengan 2 cara.

Pertama adalah melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Dari Balikpapan ke kawasan Bukit Soeharto bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 1 jam.

Cara kedua adalah melalui Bandara APT Pranoto di Samarinda.

Selanjutnya bisa disambung dengan perjalanan darat yang memakan waktu kira-kira 1,5 jam.

Dilansir dari Tribunkatim.co, diberi nama Bukit Soeharto karena Presiden ke 2 Indonesia, Presiden Soeharto pernah melintasi daerah tersebut ketika melakukan perjalanan darat dari Balikpapan ke Samarinda.

Ditambah lagi, saat itu penguasa orde baru dikenal memberi perhatian terhadap kawasan hutan di sana.

Namun, sayangnya kawasan Bukit Soeharto dapat dikatakan mudah terbakar, pasalnya sudah beberapa kali kawasan ini dilanda kebakaran hebat terutama saat musim kemarau.

Hal ini dikarenakan, tepat di bawah lapisan tanah kawasan Bukit Soeharto terdapat batu bara yang rawan terbakar.

Ada Aktivitas Tambang

• HASIL REAL COUNT KPU Jatim, Jokowi-Maruf Amin Menangkan 14 Wilayah Tapi Kalah di Kabupaten Ini

Bukit Soeharto masih berstatus Taman Hutan Raya yang dilingkupi dengan aktivitas pertambangan.

Bahkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim sempat mencium dugaan korupsi di dalam proses perizinan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menjelaskan investigasi yang ia lakukan sejak 2009 saat penetapan perubahan batas kawasan Tahura Bukit Soeharto, terdapat 44 perusahaan batu bara yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Taman Hutan Raya.

Geliat aktivitas pertambangan batu bara di Taman Hutan Raya dimulai sejak keluarnya Surat Keputusan Kolaborasi oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No.270/1991 dan SK Nomor 577/2009.

SK tersebut mencatat bahwa sejumlah perusahaan boleh memanfaatkan jalur sepanjang Taman Hutan Raya untuk jalan hauling.

"SK kolaborasi ini untuk menyiasati izin yang sudah kadung dikeluarkan, sebab perusahaan butuh jalan akses untuk ke stockpile. Tapi jalur akses ini membelah Tahura (eks HPH).

Aparat dan Penambang Ilegal pun ternyata sempat kejar-kejaran dan alhasil dari Operasi Kegiatan Ilegal di Taman Hutan Raya berhasil meringkus 4 orang dan 1 unit ekskavator.

Selain itu, Gakkum KLHK juga menetapkan 2 aktor intelektual penambang illegal di Taman Hutan Raya, Bukit Soeharto.

"Sebenarnya sebelum 2009, sudah ada perusahaan yang masuk Tahura," kata Rupang kepada TribunKaltim.co di Samarinda, Rabu (26/12/2018).

• Meski Pemilu Serentak 2019 di Pamekasan Usai, Ada Partai Politik yang Belum Laporkan Dana Kampanye

Jokowi Akan Serius Tangani Pemindahan Ibu Kota

Untuk diketahui, pemindahan Ibu Kota ini bukan tanpa alasan, melihat kepadatan penduduk yang menekan DKI Jakarta menjadi salah satu alasan adanya perencanaan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Di samping itu, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta juga tidak diimbangi dengan banyak faktor sehingga dinilai sudah tidak efektif untuk menjalankan pemerintahan negara.

Dilansir dari Tribunkaltim.com, Presiden Joko Widodo menggagas kembali pemindahan Ibu Kota Indonesia yang sebelumnya sudah muncul di era Presiden Soekarno.

Pemindahan ibu kota pertama kali terjadi pada 4 Januari 1946, di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII kepada Presiden Soekarno dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Ibu kota negara dipindah dari Jakarta lantaran Jakarta saat itu jatuh ke tangan militer Belanda pada 29 September 1945.

Sayangnya, Ibu Kota Yogyakarta pun bernasib serupa dengan Jakarta.

Memandang jauh ke belakang, Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar siap menyeriusi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

Dalam acara buka puasa bersama para pemimpin negara pada Senin (6/6/2019), dilansir dari Tribunjakarta.com melalui laman KompasTV, Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya dalam menangani pemindahan Ibu Kota.

"Mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga dan negara, saya ingin menyinggung sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota," ucap Jokowi.

Pemindahan Ibu Kota tersebut diseriusi setelah sempat dibahas tiga tahun lalu.

"Kita serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas secara internal," imbuh Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah meminta Bapenas agar melakukan kajian demi terrealisasinya rencana tersebut.

"Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bapenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan juga dari lingkungan," pungkas Jokowi.

Jadi Calon Ibu Kota RI, Bukit Soeharto Ditinjau Jokowi, Ada Kisah Penguasa Orde Baru di Dalamnya

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Jadi Calon Ibu Kota RI, Bukit Soeharto Ditinjau Jokowi, Ada Kisah Penguasa Orde Baru di Dalamnya
 

• Ahmad Dhani Bakal Menulis Surat Kedua Untuk Wiranto dan Hendropriyono