Ketua PCNU dan MUI Tulungagung Menolak Wacana People Power
Wacana people power yang didengungkan tokoh nasional di Jakarta, sejauh ini belum terdampak di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Penulis: David Yohanes | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Wacana people power yang didengungkan tokoh nasional di Jakarta, sejauh ini belum terdampak di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Meski demikian, sejumlah tokoh menyatakan penolakan terhadap wacana pengerahan kekuatan massa tersebut.
“Saya kan di desa, sekarang tidak ada yang bicara soal Pemilu. Semua balik ke kehidupan semula, tenang seerti semula,” ucap Ketua PCNU Tulungagung, KH Abdul Hakim Musthofa, Senin (13/5/2019).
Meski demikian Kiai Hakim mengingatkan bahaya wacana tersebut, karena diungkapkan oleh tokoh nasional. Bisa saja wacana tersebut memrovokasi massa di tingkat bawah.
Menurut Kiai Hakim, semua pihak seharusnya tawakal seusai melakukan segala upaya selama Pemilu.
Jika nanti dinyatakan kalah, demi bangsa dan negara bisa menerima kenyataan. Menerima hasil Pemilu menurutnya adalah sebagai bentuk cinta tanah air.
“Eman-eman (sayang) bangsa dan negara ini kalau dibenturkan. Kalau terjadi benturan, apa tanggung jawab tokoh-tokoh itu?” tegas Hakim kepada Tribunjatim.com.
• Ibu Pengedar Sabu-sabu Asal Krian Sidoarjo Simpan Sabu-sabu di Bra
• Tokoh Ulama dan Agama di Bangkalan Tegas Menolak People Power
• Para Tokoh Agama di Sidoarjo Tolak People Power : Jangan Dipecah Belah Gerakan People Power
Hakim berkeyakinan, rencana people power itu tidak akan terjadi. Ia berharap, wacana itu hanya diucapkan saat emosi, sehingga tidak sampai dilaksanakan.
Lebih jauh Hakim berharap semua pihak menahan diri sambil menunggu penguman resmi dari KPU.
“Siapa pun nanti yang menang, pada dasarnya adalah rakyat yang menang. Sebab presiden terpilih, dia akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukungnya,” tandas Hakim kepada Tribunjatim.com.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung, KH Hadi Mohammad Mahfudz mengatakan, people power tidakperlu dilakukan.
Sebab masih ada jalur konstitusi yang bisa ditempuh, dan diatur dalam perundang-undangan. Gus Hadi, panggilan akrabnya mengingtkan, jika people power dilakukan maka bisa berakibat fatal.
“Pengaruhnya akan sangat luas bagi Bangsa Indonesia,” ujarnya.
Gus Hadi mengajak para elit politik berlapang dada, apa pun hasil penghitungan di KPU RI. Selain itu penegak hukum dan para pejabat agar berada di posisi tengah, menegakkan hukum seadil-adilnya. (David Yohanes/TribunJatim.com).