Wakil Bupati Jember Tanggapi Isu Gerakan People Power, Sebut Tak Tepat dan Tidak Cerminkan NKRI
Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief menilai tidak tepat wacana people power dalam konteks Pemilu karena tidak mencerminkan NKRI.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Arie Noer Rachmawati
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief menilai tidak tepat wacana people power dalam konteks Pemilu.
Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum karenanya jika menilai ada kecurangan dalam Pemilu maka seharusnya dikembalikan ke jalur hukum.
"Saya rasa ajakan people power itu tidak tepat, karena itu tidak mencerminkan NKRI. Negara kita adalah negara hukum, kalau sesuatu itu ada kecurangan yang kembalikan kepada hukum. Karenanya acara buka bersama seperti yang digagas POlres Jember ini sangat bagus supaya masyarakat berkumpul, mengajak semua pihak menjaga NKRI supaya tidak terjadi distorsi di kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Muqit usai menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar Polres Jember dan Bhayangkari bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Jember di Mapolres Jember, Rabu (15/5/2019).
• Sandiaga Uno Ogah Bahas People Power: Kami Masih Berbaik Sangka Kepada Bawaslu
• Amien Rais Imbau Pendukung Prabowo Gantikan Istilah People Power Dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat
Ketika ditanya apakah ada indikasi warga Jember yang akan mengikuti gerakan people power, Kiai Muqit menegaskan sejauh ini tidak ada informasi tersebut.
Meski begitu, lanjutnya, Pemkab Jember bersama pihak-pihak terkait harus tetap berhati-hati untuk tetap menjaga kondusifitas Kabupaten Jember.
"Karenanya saya tiap malam turun bertemu masyarakat, mengajak warga berbincang untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Jember. Sejauh ini info tentang adanya people power di Jember tidak ada, atau juga untuk yang mau ikut ke daerah lain. Namun kami tetap harus hati-hati karena apa yang terjadi di Jakarta, dalam hitungan detik bisa diketahui di Jember," tegas Kiai Muqit.
Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengimbau masyarakat Jember tidak mengikuti gerakan people power.
Bagi mereka yang tidak puas menyikapi hasil Pemilu bisa menggunakan jalur konstitusi sebagai jalur penyelesaian.
Hal itu ditegaskan Kusworo di acara buka puasa bersama tersebut.
Dia menambahkan, Polres Jember menggelar buka puasa bersama itu untuk mengeratkan tali silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jember.
Perwakilan tim sukses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 02 juga diundang dalam acara tersebut.
• Tolak Seruan People Power, Ketua MUI Gresik: Masyarakat Harus Jaga Ukhuwah Islamiyah dan Wathoniyah
• FPI Benarkan Edaran Pesan WhatsApp Aksi Ormas di Surabaya hingga Fakta Soal Kemungkinan People Power
"Tujuannya untuk meningkatkan tali silaturahmi dengan tokoh-tokoh di Jember. Apalagi saat ini kan bulan Ramadan bersamaan dengan tahun politik, masih ada tahapan Pemilu. Kami harapkan semua pihak ikut menjaga kondusifitas selama tahapan Pemilu masih digelar," ujar Kusworo.
Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu, lanjutnya, sebaiknya memakai jalur konstitusi yang sudah diatur untuk penyelesaiannya. (Surya/Sri Wahyunik)
