Ada Proyek PUPR Bermasalah, Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung Mendapat Opini WDP

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Laporan keuangan Pemkab Tulungagung tahun 2018 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, opini WTP ini karena ada sejumlah temuan, khususnya di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Ada sejumlah dalam kegiatan proyek fisik di PUPR ada yang kurang bagus di tahun 2018," ujar Maryoto kepada Tribunjatim.com, Jumat (31/5/2019).

• Asmirandah Tampak Pucat, Terbaring Sakit Ditemani Anton Zantman Sang Ayah, Doa-doa Dipanjatkan

Maryoto bahkan menyebut, ada sejumlah proyek fisik di dinas ini yang tidak berkualitas.

Proyek fisik ini yang menjadi temuan BPK, sehingga menghasilkan opini WDP.

Namun temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti dengan memerintahkan pelaksana proyek, untuk melakukan pembenahan.

"Kami minta pelaksana proyek untuk meningkatkan kualitasnya. Yang penting sudah diperbaiki," ungkap Maryoto kepada Tribunjatim.com.

Namun Maryoto lupa, nilai proyek yang menjadi temuan BPK itu.

• Pelanggaran THR 2019, Posko THR 2019 : Surabaya Terbanyak

Maryoto juga memastikan, temuan BPK itu bukan imbas dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menangkap Kepala Dinas PUPR dan menyeret bupati.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Tulunaggung ini berjanji akan mengoptimalkan pelayanan sektor proyek fisik.

"Ke depan kami akan intensifkan administrasi keuangan, dan benahi dari sisi SDM-nya," tegas Maryoto.

Tahun 2016 lalu laporan keuangan Pemkab Tulungagung juga pernah mendapatkan opini WDP.

Saat itu BPK menemukan dana Rp 14 miliar yang dinilai tidak jelas penggunaannya.

Tahun 2017 laporan keuangan Pemkab Tulungagung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dan Tahun 2018 kembali mendapat opjni WDP. (David Yohanes/TribunJatim.com).