Reaksi Jansen Sitindaon Soal Usulan Rachland Nashidik Bubarkan Koalisi: Saat Ini Kami Masih di 02
Inilah respon Jansen Sitindaon mengenai kicauan Rachland Nashidik di Twitter yang ingin koalisi dibubarkan, menurutnya itu hanya sekadar masukan saja
Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM - Baru-baru ini tweet yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menjadi perbincangan publik, pasalnya ia menyampaikan usul kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait koalisi.
Rachland Nashidik menyinggung Pemilihan Umum 2019 yang sudah selesai berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI yang menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari pangan Prabowo-Sandiaga.
Ditambah lagi, pihak Prabowo-Sandiaga telah mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sehubungan dengan hal tersebut, muncullah sebuah pendapat dari Ravhland Nashidik terkait gugatan ke MK tidak melibatkan peran partai, sehingga alangkah baiknya bila Koalisi Adil dan Makmur segera dibubarkan.
• Bu Tien Langsung Periksa Gadis yang Ngaku Anak Soeharto, Temukan Racun Tikus & Bongkar Niat Asli
“Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” tulis Rachland Nashidik di Twitter.
• Terbongkar Pilihan Soeharto Saat Disodori 4 Nama untuk Capres, Prabowo Subianto Malah Tak Dipilih
Usulan yang sama juga disampaikan oleh Rachland Nashidik dan menurutnya mempertahankan koalisi malah menimbulkan benturan di masyarakat.
“Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tulis Rachland Nashidik.
“Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” tulis Rachland Nashidik.
Pernyataan Rachland Nashidik ini ternyata mengundang komentar Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam program acara Kompas Petang, Minggu (9/6/2019).
“Jadi memang dalam Undang-Undang Pemilu kita itu tidak ada aturan tegas terkait persoalan kapan sesungguhnya koalisi itu akan bubar. Kalau koalisi partai sendiri untuk mengusung calon presiden itu ada. Jadi ada tanda tangan Ketua Umum dan ada tanda tangan Sekjen, kemudian didaftarkan bersama-sama ke KPU,” ucap Jansen Sitindaon.
“Tapi ujung dari sebuah koalisi itu kapan bubarnya memang di Undang-undang Pemilu itu tidak ada. Contoh misalnya di 2014, pimpinan koalisi ketika Pak Prabowo-Hatta itu kan tetap Gerindra ketika itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan misalnya, diam-diam Golkar pindah. Pan di tengah jalan masuk, lalu PPP masuk. Maka dari itu Bang Rachland dalam diskusi kami tadi mengatakan harusnya ada ini, minimal preseden, begitulah.
Jansen Sitindaon pun menilai bahwa apa yang disampaikan Rachlan Nashidik adalah sebuah masukan.
“Jadi sekadar masukan sebenarnya. Kedua, bukan hanya ke pihak 02 saja,” terangnya.
Terkait isu Partai Demokrat akan keluar dari koalisi Adil Makmur, Jansen Sitandaon menyebut bahwa hal tersebut menjadi keputusan organisasi.
“Soal koalisi ini bukan kecil, urusan terkait persoalan apakah kita akan keluar koalisi, bekerja sama pemerintahan itu urusan ketua umum, sekjen, jadi keputusan organisasi, sepanjang ketua umum kami belum memutuskan apa pun sampai saat ini kami masih di 02,” paparnya.
