Komunikasi Dengan Risma Tersendat, PDIP Surabaya 'Kapok' Usung Figur Luar Partai di Pilwali 2020

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar mengimbau agar semua elemen PDIP menjalin komunikasi yang baik jelang Pilwali Surabaya 2020.

Termasuk siapa-siapa saja calon yang berpotensi atau dimunculkan menjadi calon wali kota (Cawali) Surabaya nanti.

• Jelang Pilkada 2020, Bappilu PDIP Persilakan Kader Eksternal Ikut Seleksi

• Rutin Buka Bersama Anak Yatim, PDIP Jatim Pacu Semangat Perjuangkan Nasib Wong Cilik

• Kumpulkan BUMD Kota Surabaya, Wali Kota Risma Ajak Menjaga Stabilitas Harga di Pasar Tradisional

"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6/2019).

Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai seperti pada Pilwali 2010 dan 2015 dimana PDIP mengusung Tri Rismaharini.

Menurut Sukadar, walaupun Risma diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif.

"Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa- biasa saja. Gol terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai," tegas Anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Bahkan, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang 'putus'.

• KPU Surabaya Ajukan Rp 85 Miliar untuk Pilwali 2020 kepada Pemkot

Berbeda jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai, menurut Sukadar sosok tersebut tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai.

"Berbeda dengan Bu Risma yang bukan dari kader partai," lanjutnya.

Sukadar enggan disebut, sikapnya itu seolah-olah membandingkan porsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai.

"Arahnya bukan di situ. Partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga kota Surabaya." lanjutnya.

Harapan PDI Perjuangan, lanjut Sukadar, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai (PDI Perjuangan) sebelum mengambil langkah atau kebijakan.

Karena partai pun dalam hal ini PDIP juga mempunyai saran, usulan, dan pemikiran yang konstruktif yang bisa menjadi pertimbangan Wali Kota Surabaya dalam mengambil keputusan.

• Pertemuan Gus Hans dan Dhimas Anugrah, Isyaratkan Tandem Tokoh Muda Potensial Pilwali Surabaya 2020

Sukadar mencontohkan kasus Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudian soal kesenian dan budaya yang ditangani Risma tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan partai.

"Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya  ada tempat untuk relokasi lebih dulu. Ada solusi dulu. Kemudian di bidang olahraga, Persebaya itu kan kebanggan warga kota Surabaya. Mess kan diambil pemkot. Padahal itu kebanggaan warga kota, akhirnya Persebaya kesulitan cari tempat, tidak bisa di follow up." lanjutnya.