Problem PPDB Mitra Warga di Surabaya, SMP Swasta Mengaku Merasa Dilecehkan Warga 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penetapan data Mitra Warga tanpa mengecek ulang menimbulkan kekisruhan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya.

Sejumlah siswa dari keluarga mampu seperti dokter hingga Anggota DPRD disebut terdaftar di jalur Mitra Warga, alias dianggap keluarga tidak mampu.

Akibatnya, pihak SMP Swasta yang sudah datang ke rumah-rumah mendata anak-anak yang akan belajar di sekolahnya, justru mendapat penolakan.

Kepala SMP 17 Agustus 1945, Wiwik Wahyuningsih misalnya.

(Anaknya Masuk Jalur PPDB Mitra Warga, Anggota DPRD Salahkan Pemkot Surabaya)

Ia menuturkan kepada surya bahwa banyak rekan-rekannya sesama SMP swasta baru kali ini dilecehkan secara berhadapan langsung dengan warga.

"Ini kan sama saja kita dilecehkan. Mereka melakukan penolakan dengan tidak sepantasnya," ucap Wiwik. 

Wiwik sendiri sebenarnya tidak takut kekurangan murid. Meski diakui tahun lalu semua SMP swasta kekurangan murid hingga 50 persen.

Tahun ini ada kebijakan swasta dicarikan murid melalui Mitra Warga yang kebutuhannya dicukupi APBD melalui Bopda. 

SMP yang biasa disebut SMP Untag ini sebenarnya hanya berhak atas 5 kuota siswa jalur Mitra Warga.

Namun kelimanya masih belum mendaftar dan pihak sekolah juga belum menemui para calon siswa yang dipilihkan pemkot itu. 

(Puluhan Wali Murid Datangi SMKN 1 Mojoanyar, Protes Minim Sosialisasi Daftar PPDB Jalur Tak Mampu)

Saat ini banyak SMP swasta atas saran Pemkot melakukan upaya jemput bola. Menemui calon siswa yang sudah dikategorikan Mitra Warga.

Namun wali murid murid menolak karena selain enggan disebut masyarakat berpendapatan rendah (BPR) juga menolak masuk sekolah swasta. 

Rata-rata disebutkan kalau wali murid menolak dengan nada melecehkan swasta.

Tahun ini Pemkot membuat kebijakan memilihkan sekolah negeri dan swasta bagi MBP. Namun di lapangan untuk sekolah swasta banyak penolakan warga.