Anaknya Masuk Jalur PPDB Mitra Warga, Anggota DPRD Salahkan Pemkot Surabaya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PPDB tahun 2019 menjadi perhatian karena menggunakan sistem yang berbeda yakni zonasi.

Kendati begitu pemerintah tetap menyediakan opsi jalur khusus meliputi jalur prestasi, jalur pindah kerja orang tua, hingga jalur untuk kelurga kurang mampu, beberapa pihak menyebutnya jalur Mitra keluarga.

Tahun ini pun, muncul kebijakan bahwa mereka yang masuk kategori mitra warga dipilihkan Pemkot Surabaya melalui Dindik otomatis diterima di SMP negeri dan swasta.

Namun, sejumlah wali murid yang dinilai kurang mampu oleh Pemkot justru menolak ikutkan daftarkan putra-putrinya ke SMP yang sudah dipilihkan Pemkot.

(Puluhan Wali Murid Datangi SMKN 1 Mojoanyar, Protes Minim Sosialisasi Daftar PPDB Jalur Tak Mampu)

Mereka ramai-ramai menolak disebut Mitra Warga dan merasa anaknya siap bersaing di SMP negeri.

Disebutkan, ada anak dokter hingga Anak Anggota DPRD Masuk Mitra Warga, hal ini yang menimbulkan kekisruhan.

"Tidak hanya saya, ada anak dokter dan anak PNS yang masuk Mitra Warga. Ini kan aneh. Kok jadi kisruh begini," reaksi anggota DPRD dari Faksi PKS Ibnu Sobir, Jumat (14/6/2019).

Mereka para wali murid itu menyampaikan ke sosmed. Mereka mengungkapkan kekesalan mereka hingga merasa dirugikan dengan penetapan keluarga mereka sebagai Mitra Warga.

Selain tidak ingin disebut dari keluarga BPR, mereka juga menolak sekolahkan putra-putri mereka ke sekolah Swasta.

 Sobir yang anggota Komisi D itu menyebut kekisruhan PPDB ini karena dipicu oleh penetapan data yang tidak akurat.

"Segera pemkot harus memperbaiki sistem penetapan Mitra Warga dalam PPDB. Ini masih penerapan mitra warga sudah kisruh," ungkapnya. 

(Pemprov Jatim Buka Peluang Perpanjang Daftar PPDB SMAN Jalur Warga Tak Mampu, Jika Kuota Tak cukup

Selama ini pemkot selalu mengklaim bahwa sistem online mereka baik. Nyatanya, Sobir menilai, penetapan warga MBR di Pemkot Surabaya dinilai amburadul.

Banyak warga yang kecewa dan dirugikan atas situasi ini.