Program Pemkab Belum Berjalan Maksimal, Sidoarjo Baru Serap 27,08 persen Anggaran

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Angka serapan anggaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo diperkirakan akan terus turun. Dalam kata lain, angka sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini diprediksi akan naik.

Jika tahun 2017 silpa Sidoarjo sebesar Rp 883 miliar, kemudian tahun 2018 mencapai Rp 1,028 triliun, tahun 2019 ini silpa diprediksi kembali naik di atas Rp 1 triliun.

Angka itu tentu lebih tinggi dibanding target Silpa Pemkab Sidoarjo 2019 yang dipatok hanya sekitar Rp 600 miliar.

"Kami prediksi Silpa tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Dan kami sangat menyayangkan kondisi itu, banyak program menjadi sisa-sisa karena anggaran tidak terserap," ujar Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono.

(Sejumlah Proyek Pengadaan di Kota Malang Gagal Terealisasi, Silpa Capai Rp 480 Juta Lebih)

Jikapun sekarang pembangunan atau program-program mulai digenjot, hidayat tetap pesimistis karena sudah masuk triwulan ketiga, alias sudah mepet akhir masa anggaran.

Padahal, pelaksanaan program juga butuh waktu.

Ya, hingga mendekati akhir triwulan ke dua, persentase serapan anggaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo terbilang kecil. Hanya 27,08 persen.

Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (dulunya dinas Perkim) duduk di urutan terbawah.

Serapan anggaran hanya 3,42 persen. Disusul Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) (dulu dinas PUPR) sebesar 3,97 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati mengatakan program pembangunan memang belum berjalan.

Sebab dinas teknis baru memulai di triwulan ke tiga. Meski angka ini masih terhitung minim, dia optimistis serapan anggaran bakal naik.

"Akhir tahun pasti besar," jelasnya.

(Kepala Bappeko Surabaya Sidak Proyek Box Culvert di Manukan, Pastikan Tuntas Pada Oktober Nanti)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini mengaku bahwa pihaknya terus mendesak kepada semua SKPD untuk memaksimalkan kinerja agar serapan anggaran juga maksimal.

Dia mengatakan, berbagai cara juga sudah dilakukan pemkab untuk menekan silpa. Dua tahun lalu, pemkab memberlakukan bendera.

OPD yang kinerja serapan anggarannya buruk akan mendapatkan bendera hitam. Namun diprotes OPD, sehingga tidak digunakan lagi.