Fraksi di DPRD Jember Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018, Ada Catatan Khusus
DPRD Jember menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2018.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - DPRD Jember menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2018.
Anggota dewan juga menyetujui Raperda LPP ABD tahun anggaran 2018 disahkan menjadi Perda.
Meski menerima dan menyetujui, delapan fraksi di DPRD Jember dan Badan Anggaran memberikan sejumlah catatan.
Hal ini dilakukan dalam rapat paripurna beragendakan Penetapan LPP APBD Jember tahun anggaran 2018, Kamis (18/7/2019).
(BPK Temukan Barisan Motor Butut yang Disimpan Dinas Pendidikan Tulungagung, Platnya Sudah Mati)
Seluruh fraksi di DPRD Jember berjumlah delapan fraksi menerima dan menyetujui LPP tersebut.Namun mereka memberikan sejumlah catatan.
Satu catatan yang sama dari kedelapan fraksi itu adalah meminta Pemkab Jember meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPP APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sebab dalam LPP APBD tahun 2018, Pemkab Jember mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau turun dibandingkan tahun 2017.
"Fraksi PKB meminta supaya Pemkab Jember mengembalikan kembali predikat WTP untuk audit BPK tahun 2019. Fraksi PKB juga meminta apa yang terjadi pada tahun 2018 tidak terulang kembali," tegas juru bicara pandangan akhir Fraksi PKB Tatin Indrayani.
Sementara juru bicara Fraksi PAN-PPP Iqbal Wilda Pradana meminta supaya Bupati Jember menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari audit BPK atas keuangan Pemkab Jember tahun 2018.
"Dan meminta supaya masing-masing OPD lebih tertib dalam menyerap anggaran dan melaksanakan program yang telah direncanakan sehingga tidak ada lagi Silpa yang banyak," tegas Iqbal.
Senada dengan PKB, Fraksi gabungan PAN-PPP meminta supaya Pemkab Jember bisa meraih kembali opini WTP, tidak lagi WDP.
(Kabag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jadi Tersangka, Tilap Uang Talangan Puskesmas)
Fraksi Hanura-Demokrat melalui juru bicaranya Masrur juga memberikan sejumlah catatan.
"Rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dengan serangkaian aksi dengan asas keterbukaan. Predikat WDP dan rekomendasi BPK itu bisa menjadi saran dan masukan untuk saudari bupati dalam mengambil kebijakan. Fraksi Hanura-Demokrat berharap tahun 2019 ini bisa mendapatkan predikat WTP," tegas Masrur.
Menanggapi catatan dari delapan fraksi dan Badan Anggaran DPRD Jember, Bupati Jember Faida mengatakan catatan dari anggota dewan itu sebagai spirit untuk melakukan evaluasi secara bersama.
"Juga nantinya bagaimana dari awal ada perencanaan yang lebih mudah dieksekusi. Catatan ini juga spirit sinergisitas antara eksekutif dan legislatif," ujar Faida.
Ia menambahkan dana Silpa sebesar lebih dari Rp 700 miliar sudah dialoksikan untuk sejumlah kegiatan, dan pembayaran.
Karenanya dia yakin sisa lebih anggaran tahun 2018 itu bisa dipakai secara maksimal di tahun 2019 ini.
Reporter: Surya/Sri Wahyunik
