Risma Siap Berhentikan PNS Yang Korupsi dan Terima Gratifikasi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini siap memecat dan memberhentikan pegawai Pemkot Surabaya yang melakukan pelanggaran termasuk menerima gratifikasi.

Hal ini diucapkan Risma dalam sosialisasi gratifikasi di depan lurah dan camat se Surabaya di Gedung Sawunggaling, Kamis (4/5/2017).

Risma mengatakan, gaji pegawai pemkot sudah lebih besar dibandingkan dengan kota-kota yang lain.

“Pemkot sudah memberikan lebih, jadi sudah selayaknya PNS pemkot untuk memberikan timbal balik pada masyarakat,” ucapnya.

Sebagaimana disampaikan Risma, Kota Surabaya sejak tahun 2010 sudah menerapkan system e-govermen.

Dan di dalamnya juga ada system e-performance. Dimana setiap pegawai pemkot yang bekerja lebih akan diberikan tunjangan pegawai.

Hal tersebut yang membuat gaji pegawai pemkot lebih besar dibandingkan dengan daerah lain.

Oleh sebab itu ia mewanti agar seluruh pegawai pemkot untuk bersih, tidak korupsi maupun menerima gratifikasi.

“Jangan mudah tergoda. Saya tidak mau ada satu orangpun pegawai pemkot yag terkena masalah. Saya nggak ragu untuk menindak. Termasuk memberhentikan,” tegasnya.

Baca: Terkait Pesta Gay yang Digrebek Polrestabes Surabaya, Risma Menyerahkan Semuanya ada Polisi

Tugas PNS adalah melayani masyarakat. Menurutnya, jika ada PNS yang ingin kaya dengan cara instan dengan korupsi dan gratifikasi, ia mempersilahkan untuk keluar dari pegawai pemkot.

“Kalau mau lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya,” tandas Risma.

Tidak hanya mendapatkan arahan dari Risma, pegawai pemkot eselon II, III dan IV itu juga mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KP).

Direktur Gratifikasi KPK, Girih Suprapdiono menyampaikan, gratifikasi bukan bergantung pada besar kecil nilai pemberian.

Baca: Bakal Berangkat ke Negara Asal Klub Sepak Bola Dunia Ini, Risma Akan Promosikan Taman