Aksi KPK di DPRD Jatim

Pasca Tangkap Ketua Komisi B DPRD Jatim dan Dua Orang Kepala Dinas, KPK Berikan Larangan Ini

‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang adanya praktek setoran atau komitmen fee setiap dwiwulan atau triwulan dari seluruh dinas di provinsi.

Pasca Tangkap Ketua Komisi B DPRD Jatim dan Dua Orang Kepala Dinas, KPK Berikan Larangan Ini
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Suasana pemeriksaan oleh KPK di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Rabu (7/6/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang adanya praktek setoran atau komitmen fee setiap dwiwulan atau triwulan dari seluruh dinas di provinsi pada DPRD.

Ini menyusul adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam kasus suap dari Kepala Dinas di Provinsi Jawa Timur pada Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

Tidak tanggung-tanggung, setiap tiga bulan sekali seluruh dinas yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jawa Timur ‎harus menyetor uang Rp 150 juta.

Sehingga dalam satu tahun, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki mengantongi uang Rp 600 juta.

"Fenomena seperti ini, adanya komitmen yang harus diberikan setiap dinas ke anggota DPRD bukan fenomena yang hanya terjadi di Jawa Timur saja tapi juga daerah lain," terang Wakil Pimpinan KPK, Laode M Syarif, di gedung KPK, pada Rabu (7/6/2017).

Karena itu, Laode mengimbau agar hal-hal tersebut tidak kembali berulang.

Jika masih ada anggota DPRD yang meminta jatah ke Kepala Dinas, Laode berharap permintaan itu tidak dituruti oleh para Kadis melainkan segera melapor ke KPK.

‎"Di kasus ini uang Rp 150 juta yang kami sita adalah komitmen triwulanan kedua. Diharapkan ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia," tambah Laode.

‎Untuk diketahui, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (5/6/2017) kemarin di Jawa Timur, penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan dan menyita barang bukti uang Rp 150 juta dari ruangan ketua Komisi B, Mochmad Basuki (MB) yang juga politisi dari Partai Gerindra.

Dalam kasus dugaan pemberian janji atau hadiah terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi perda dan penggunaan anggaran tahahun 2017, KPK menetapkan enam tersangka.

Halaman
12
Editor: Edwin Fajerial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved