Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilgub Jatim 2018

Maju Pilgub Jatim Butuh Minimal Rp 500 Miliar, Granat Pelototi Aliran Dana Bandar Narkoba

Tingginya cost politic dalam penyelenggaraan pilkada seringkali membuat kandidat menghalalkan segala cara untuk menggalang dana.

SURYA/BOBBY KOLOWAY
Ketua GRANAT Jatim, Arie Soeripan (empat dari kanan), mendampingi Kepala BNN, Budi Waseso, pada acara di Surabaya, beberapa waktu lalu. 

Bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi mengalirnya dana haram ke rekening kampanye kandidat.

“Bisa jadi si kandidatnya tidak tahu dana itu berasal dari Bandar narkoba, tapi tim suksesnya yang menerima. Atau bisa saja dana itu masuk menggunakan nama lain. Karena itu perlu adanya cek silang di internal kandidat. Selain pengawasan dari eksternal juga dibutuhkan,” tandas aktivis perempuan yang juga Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) ini.

Lebih jauh, Arie mengungkapkan, sejauh ini GRANAT belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang pro terhadap pemberantasan dan penanggulangan narkoba.

Semua kandidat lebih fokus mengusung program kesejahteraan.

(Ditangkap KPK, Begini Pengakuan Blak-blakan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko)

Padahal Jawa Timur masuk provinsi kategori merah, sebab peredaran narkoba di Jatim tertinggi kedua secara nasional.

Pihaknya juga melihat belum semua partai menjadikan pemberantasan dan penanggulangan narkoba sebagai program prioritas.

Terbukti, partai tidak selektif dalam merekrut kader.

Baik dalam kepengurusan maupun pencalegan.

Akhirnya banyak kader partai yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

“GRANAT belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang komitmen terhadap penanggulangan narkoba. Mereka masih fokus pada visi-misi untuk mensejahterakan masyarakat,” kritik perempuan kelahiran Tuban ini.

Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, menyebut pihaknya berencana memasukkan tes kesehatan secara menyeluruh yang menyertakan syarat bebas narkoba.

"Kami akan menggandeng pihak RSUD Dr Soetomo, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) BNNP Jatim, untuk ikut dalam program tes kesehatan," ujar Anam kepada Surya, Minggu (17/9/2017).

"Kalau sebelumnya hanya dengan tes urine, nanti kami juga akan tes melalui uji rambut untuk mengetahui kadar narkobanya. Sehingga, nantinya hasilnya benar akurat," pungkas Anam. (Surya/Bobby Koloway)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved