Presiden Jokowi Diminta Segera Ganti Panglima TNI dan Berikan ke Jenderal Angkatan Udara

Kata dia, pernyataan dari Wiranto pada Minggu (24/9/2017) lalu sudah meluruskan hal-hal yang disebut oleh Gatot Nurmantyo. Pemerintah, lanjutnya, sudah menyerahkannya kepada Wiranto.

“Ya pokoknya saya ikut Pak Wiranto apa yang dijelaskan. Kan itu Pak Wiranto bilang setelah, Pak Gatot bilang. Pak wiranto yang meluruskan,” jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/9)

“Saya mengikuti yang dikatakan Pak Wiranto. Saya kira itu sudah cukup jelas,” lanjutnya.

(Saat Jokowi, SBY, dan Prabowo Menghabiskan Waktu Liburan, Caranya Beda Tapi Mengena)

Menkopolhukam, Wiranto sebelumnya mengakui pernyataan Panglima TNI yang diucapkan di acara yang juga dihadiri olehnya di Mabes TNI, Jumat lalu (22/9). Pernyataan itu dinilai telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

Bahkan menurutnya pernyataan itu, bisa membuat masyarakat berpikir bahwa ada pihak di luar TNI dan Polri, yang hendak membangun kekuatan. Ia menegaskan, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Jumlah senjata yang dibeli menurut Wiranto hanya sebanyak 500 pucuk, tidak seperti yang disebutkan Panglima TNI, yakni sebanyak 5000 pucuk.

(Nyekar ke Makam Bung Karno, Panglima TNI Ajak Puluhan Jenderal dari Seluruh Indonesia, Ada Apa?)

Hingga Panglima TNI mengeluarkan pernyataan ada institusi di luar TNI dan Polri yang hendak menyeludupkan senjata dalam jumlah banyak, menurutnya hal itu disebabkan masalah komunikasi.

500 pucuk senjata yang diperuntukan bagi anggota BIN itu, dibeli dari PT. Pindad. Wiranto mengatakan untuk keperluan pembelian senjata itu, hanya diperlukan izin dari ke Mabes Polri, dan tidak perlu izin dari Mabes TNI. Presiden RI. Joko Widodo, menurut Wiranto juga tidak perlu terlibat dalam proses pembelian senjata itu.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Panglima TNI merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tapi ternyata itu non standar TNI, oleh karena izin ukup dari Mabes Polri," katanya.

Panggil Panglima

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pihaknya akan memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan juga Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dalam waktu dekat.

Meski agenda pertemuan nantinya akan membahas mengenai anggaran, namun, kata Kharis tidak menutup kemungkinan untuk membahas situasi yang terjadi belakangan.

“Kami akan memanggil Panglima TNI dan Menhan, 3 Oktober 2017 nanti. Disitu kami juga akan meminta penjelasan dari keduanya,” kata dia saat dihubungi.