Pilgub Jatim 2018
Rekom DPP Usung Khofifah Belum Turun, Golkar Jatim Kebingungan dan Salah Tingkah
Aneh, sudah menyatakan mengusung Khofifah di Pilgub Jatim, tapi sampai saat ini Partai Golkar Jatim malah bingung sendiri. Padahal ...
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD I Partai Golkar Jatim hingga kini ternyata belum melanjutkan proses pemenangan Khofifah Indar Parawansa, Bacagub yang akan diusung partainya di Pilgub Jatim 2018.
Ketua Harian DPD Golkar Jatim, Freddy Poernomo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPP Golkar soal keputusan mendukung Khofifah tersebut.
"Perintah yang diberikan oleh DPP baru sebatas pemberitahuan lisan melalui rakorwil beberapa waktu lalu di Surabaya. Untuk SK secara resmi dan isinya seperti apa, hingga kini belum kami terima," tegasnya, saat ditemui di Surabaya, Rabu (8/11/2017).
Usulkan Cawagub dari Mataraman, Sekjen PPP Nyatakan Dukung Khofifah
Menurut Freddy, tanpa adanya SK tersebut, pihaknya tak bisa melakukan langkah tindak lanjut di daerah.
"Saat ini, satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menunggu. Menunggu arahan dari DPP atau pun dari Ibu Khofifah," tandasnya.
Meskipun rekomendasi belum ia terima, namun komunikasi antara partainya dengan Khofifah yang kini masih menjabat Menteri Sosia RI ini disebut masih terus berjalan.
Kampanye Fardu Ain Pilih Khofifah Berbuntut, Forum Kiai Kampung Protes Keras KH Asep Chalim
Inilah 5 Pernikahan Anak Presiden Indonesia yang Paling Heboh, Sayang Nomor 4 Tak Langgeng
Bahkan, bukan hanya dengan Khofifah, Golkar juga telah melakukan penjajakan dengan Tim 9, tim berisikan Kiai dan Nyai yang bertugas menyeleksi Bacawagub pendamping Khofifah nantinya.
"Komunikasi tersebut kami lakukan di tingkat DPP. Sedangkan untuk DPD, saat ini memang belum melakukan komunikasi langsung dengan beliau maupun Tim 9," imbuh Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.
Lambannya pemberian SK dari DPP kepada Khofifah tersebut, berbeda halnya dengan daerah lain.
Di Jawa Barat misalnya, Golkar telah secara resmi memberikan SK kepada Ridwan Kamil.
Diburu Kolektor Dalam dan Luar Negeri, Harga Wayang Kulit Istanto Tembus Miliaran, Keunikannya?
Freddy menduga, lambanya proses pemberian tersebut disebabkan Khoffiah yang masih menjabat Menteri Sosial RI.
"Beliau kan masih tergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain menghormati Presiden, biarkan Ibu Khofifah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu," ujar Freddy.
Pihaknya pada dasarnya tak mempermasalahkan hal tersebut karena keputusan akhir memang di DPP.
Sehingga, pengurus di daerah tetap membuka peluang komunikasi dengan Khofifah, meski tanpa adanya SK rekomendasi tersebut.
Warga Belanda Ramai-ramai Tabur Bunga di Makam Pahlawan Tak Dikenal di Surabaya, Ada Apa?
"DPD sebenarnya juga ingin mengundang ibu Khofifah untuk melakukan komunikasi. Jika kami diundang, kami pun siap berkomunikasi dengan beliau. Jadi, intinya kami sedang menunggu," pungkasnya. (Surya/Bobby Koloway)
