Belasan Ribu GTT dan Pegawai Non PNS di Surabaya Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Para pegawai dan guru makin banyak yang ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin nasib mereka jika terjadi sesuatu saat bekerja.
Penulis: Mujib Anwar | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para pegawai makin banyak yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ini setelah sebanyak 17 ribu pegawai non aparatur sipil negara (non-ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mengikuti pegawai lainnya yang sudah lebih dulu bergabung jadi peserta.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa, Suharto mengatakan, dari belasan ribu Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) itu, 14 ribu merupakan mereka yang bekerja di berbagai instansi Pemkot Surabaya.
"Sementara tiga ribu sisanya adalah Guru Tidak Tetap (GTT) di berbagai sekolah negeri di Surabaya," ujarnya, Kamis (16/11/2017), di sela acara Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Mendukung Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Santika Gubeng, Surabaya.
Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Anak TKI di Luar Negeri Bisa Kuliah Gratis
FGD yang mengundang 14 OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja tersebut untuk peningkatan kepesertaan.
Menurut Suharto, lewat FGD, pihaknya ingin mendapatkan masukan tentang penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya. Sekaligus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
"Berbagai masukan inilah yang kami harapkan bisa mengangkat peningkatan kepesertaan,” tegasnya.
Khusus dipilihnya 14 OPD, Suharto menyebut, karena mereka memiliki pegawai non ASN yang jumlahnya cukup banyak.
Dia mencontohkan Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA) Surabaya. Di lembaga ini, jika ada yang mengurus perizinan, maka harus dilampirkan kartu yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Awas, Coba-coba Kirim TKI Ilegal, Akan Didenda Belasan Miliar dan Penjara 10 Tahun serta . . .
Untuk itu, pihaknya akan terus menggali potensi serupa ke dinas-dinas yang lain untuk menambah jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Dwi Purnomo, menambahkan, saat ini pihaknya tidak hanya mendorong karyawan perusahaan yang masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga PPNPN agar melakukan hal yang sama.
“Makanya kami mendukung penuh sosialisasi dan FGD seperti ini. Kalau bisa lebih sering dilakukan,” ungkapnya.
Hal itu dinilai penting, karena saat ini, semua perizinan yang berkaitan dengan tenaga kerja, kata Dwi Purnomo harus dilampiri kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Thanksgiving Bikin Konjen Amerika Berkerudung dan Ziarah ke Makam Sunan Ampel
Bagi yang tidak melampirkan secara tegas pihaknya tidak akan mengeluarkan izinnya. “Karena itu bagian dari persyaratan administrasi,” tegasnya.
Di Surabaya, perusahaan menengah ke atas itu jumlahnya mencapai 40 persen dan dinilai lebih lebih mudah untuk menjaring kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari mereka.
Sementara 60 persen sisanya merupakan perusahaan menengah ke bawah.
"Nah, perusahaan menengah ke bawah inilah yang harus jadi fokus utama sasaran sosialisasi. Dan sosialisasinya juga harus lebih intens, karena ini UKM-UKM, home industry yang jumlah karyawannya sedikit,” tegas Dwi Purnomo. (*)
