Number One Semua, Pemprov Jawa Timur Raih Dana Rakca Award Gold dari Presiden

TRIBUNJATIM.COM, BOGOR - Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh penghargaan prestisius tingkat nasional dari Pemerintah Pusat, Rabu (6/12/2017).

Kali ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Dana Rakca Award 2017 ke Pemprov Jawa Timur.

Anugerah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat berupa dana insentif daerah (DID).

Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diserahkan langsung oleh Presiden dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Istana Kepresidenan Bogor.

Saat menyerahkan penghargaan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jawa Timur menjadi juara 1 sekaligus berhak atas pin emas. Juara 2 diraih Provinsi Jawa Barat, dan juara 3 direbut Sumatera Selatan.

Selain tingkat provinsi, Jawa Timur juga mendominasi penerima Anugerah Dhanapala, penghargaan dari Menteri Keuangan untuk tingkat kabupaten/kota.

Dari Jawa Timur, untuk tingkat kabupaten diraih Banyuwangi. Sedangkan untuk kota, direbut Kota Surabaya.

Gubernur Soekarwo mengaku sangat surprise dengan diberikannya anugerah Dana Rakca Award 2017 oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Jawa Timur.

Keberhasilan ini menegaskan, bahwa pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil menjadi satu tim yang terintegrasi dengan gerak team work yang sangat bagus dan solid.

Pasalnya, untuk mendapatkan anugerah Dana Rakca Award, syaratnya sangat sulit dan berat. Harus memenuhi kriteria dua utama, yakni ketepatan waktu dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD, dan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penerima Rakca Award, kata Pakde Karwo juga harus mampu mencapai tiga indikator penting kriteria kinerja daerah yang ditetapkan sangat tinggi.

Yaitu, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Lalu indikator penyelenggaraan pelayanan publik. Serta indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pakde Karwo, lima indikator semuanya sangat penting. Namun yang dinilai menarik adalah kinerja daerah, yakni indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

"Jadi fiskalnnya harus sehat. Artinya, antara penerimaan kas dan belanja dengan RPJMD sambung penuh," ujarnya, Rabu (6/12/2017), didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Jumadi.

Dengan begitu, prioritas pembangunan yang dijanjikan Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat, ternyata terwujud dan terealisasi semua di pembiayaan.

"Dan semua runtut serta terus konsisten," tegasnya.

Sementara untuk indikator penyelenggaran pelayanan publik, Gubernur dua periode ini menyatakan, bahwa sejak tahun 2011, pelayanan publik di Jawa Timur selalu menjadi nomor satu di Indonesia.

Dirinya tidak ngecap, karena hal itu dibuktikan dengan cukup banyaknya penghargaan di bidang layanan publik yang diterima Pemprov Jawa Timur.

Saat pelaksanaan Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur, di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Selasa (5/12/2017), sejumlah lembaga internasional dan NGO yang hadir, menyatakan, bahwa Jawa Timur bukan saja pelayanannya yang sangat baik. Tapi sudah layak menjadi hub, tempat rujukan untuk layanan publik di Indonesia.

"Menpan RB juga menyatakan, daripada daerah lain di Indonesia sulit membuat sistem, lebih baik kerjasama dengan Kemenpan dan Jawa Timur untuk membuat sistem tersebut," tandasnya.

Yang luar biasa lagi, adalah masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, yang biasa dikenal dengan Citizen Charter.

Lewat cara tersebut, ada perjanjian dengan masyarakat untuk menentukan layanannya seperti apa. Misalnya, Puskesmas di suatu daerah layanannya dibuka sampai malam. Karena masyarakatnya petani, yang di pagi hari ke sawah.

Sementara untuk indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi, ternyata inklusif.

Sehingga terjadi penurunan kemiskinan yang ekstrem, dari 18,51 persen menjadi 11,21 persen di bulan September 2017. Bahkan, pada maret 2018 Pakde yakin bisa turun lagi menjadi 10 persen lebih sedikit.

"ini sangat ekstrem dan luar biasa, serta menjadikan 30 persen penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari Jawa Timur," beber suami Nina Kirana ini.

Namun, karena jumlah orang miskin absolut paling tinggi dan jumlah penduduknya besar, mesti angka kemiskinan turun paling besar, Jawa Timur masih berada di posisi 15 dari 34 provinsi di Indonesia dari sisi jumlah penduduk miskinnya.

Hal ini berbeda dengan misalnya Jawa Barat, yang sejak delapan tahun lalu, angka kemiskinan sudah 11 persen.

Khusus pertumbuhan ekonomi, teorinya pertumbuhan menimbulkan kesenjangan. Tapi di Jawa Timur hal itu tidak terjadi. Bahkan GINI turun dari 0,40 persen ke 0,39 di 2016.

Pakde Karwo menyebut, Dana Rakca Award Gold yang diterimanya tak lepas dari dukungan staf terhadap program yang disusun dan direalisasikan di lapangan.

Meski 50 persen keberhasilan ditentukan oleh leader. Namun, lanjut Pakde, leader itu berjenjang. Bukan hanya Gubernur, tapi ada juga struktur lain yang lebih penting di aparatur sipil negara (ASN) yang dipimpin Sekdaprov.

Gubernur memang harus tahu persis secara detail. Tapi tahu betul pun belum tentu jalan. Karena Dukungan ASN ini penting mengajak visi yang sama.

"Nah, Jawa Timur itu kompaknya di situ," tandasnya.

Agar anugerah Dana Rakca Award Gold tersebut terus bisa dipertahankan, pihaknya berharap terus dilakukan sinergi antara ASN dengan DPRD. Harus kompak dan tahu apa yang dilakukan.

"Jangan hanya leader mendorong memberi perintah dan gerakan, tapi tidak tahu kompas dan arahnya," imbuhnya, mengingatkan.

Hal terpenting lainnya, penghargaan ini, kata Pakde Karwo menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jawa Timur selama ini sudah on the track dan exellent. Karena dari lima indikator, semua paling baik dan seimbang.

"Jadi, kita number one semua," tegasnya.

Presiden Serahkan DIPA 2018

Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri dan Gubernur. DIPA menjadi dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan APBN tahun 2018.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan, proses percepatan administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai.

Dengan begitu, pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Belanja negara di APBN 2018 mencapai Rp 2.207,7 triliun. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementrian/lembaga Rp 874,4 triliun dan non kementrain/lembaga Rp 607,1 triliun.

Anggaran tersebut diprioritas untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.

Belanja APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun. (TribunJatim/Mujib Anwar)