Hadiri Rakercabsus PDIP, Sekda dan Ketua MUI Kota Madiun Disemprit Panwaslu

Padahal, Maidi merupakan calon atau kontestan pada Pilkada 2018 Kota Madiun.

Dia khawatir, hal itu dimanfaatkan dan MKE sebagai lembaga untuk mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada tidak akan berjalan semestinya.

"Saya sebagai ketua Panwaslu sangat menyayangkan, karena berpotensi tidak netral. Bisa jadi ketika ada ASN yang mendukung dia, tidak ditindak. Sebaliknya jika ada ASN yang tidak mendukung dia, akan ditindak," jelasnya.

Padahal sudah jelas dalam Surat edaran dari Kemenpan RB, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, di antaranya:

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana pada angka 6 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan MKE dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Mau Nanam Singkong, Pria Sidoarjo Malah Temukan Bangunan Kuno Kerajaan Majapahit

Jadi Lokasi Pengambilan Video Viral Purel Telanjang Dada, Karaoke Ternama di Tulungagung Disegel

"Seharusnya kalau yang menjadi ketuanya harus orang provinsi, entah bakorwil provinsi atau asisten pemerintah provinsi, atau inspektorat provinsi yang ditunjuk gubernur," ucapnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun yang juga Dosen STAIN Ponorogo, Sutoyo mengatakan kedatangannya ke acara Rakercabsus DPC PDI-P Kota Madiun untuk menghadiri undangan.

"Saya diundang suruh doa, bukan mendatangi kampanye. Kalau tidak mendatangi dosa saya. Nggak apa-apa saya jelaskan nanti," katanya ketika ditanya terkait rencana Panwaslu Kota Madiun yang akan memanggilnya.

Sementara itu, Sekda Kota Madiun, Maidi belum dapat dikonfirmasi. Saat akan ditemui di ruang kerjanya, Maidi tidak berada di tempat. (Surya/Rahadian Bagus)