Banyak Anggapan Miring Tentang Dirinya Soal Pilgub Jatim, Ini Jawaban Cerdas Dari Emil Dardak

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sampai saat ini, masih banyak anggapan kalau calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut satu, Emil Elestianto Dardak, tega meninggalkan Trenggalek demi ambisi pribadinya untuk bisa maju di Pilgub Jatim 2018.

Padahal, hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Emil Elestianto Dardak.

Bupati Trenggalek nonaktif tersebut menyebutkan, kalau dirinya menjadi wakil gubernur tentu Trenggalek masih merasakan kepemimpinannya, bahkan akan lebih terasa.

Karena, jabatan provinsi lebih strategis dan akan lebih mengenai daerah, karena mempunyai kuasa yang lebih tinggi.

( Hadir Saat Temu Kebudayaan, Emil Dardak Upayakan Kekalkan Karya Seniman )

Emil juga menyadari bahwa bukan tidak mungkin tudingan itu lebih sebagai gerakan politik penjegalan.

Sebagai putra Trenggalek, Emil ingin memberikan kontribusinya lebih untuk Jawa Timur khususnya untuk Trenggalek nantinya.

Namun yang kemudian terjadi kata Emil logika yang sudah benar ini coba dibalik sebagai isu politik dengan mengatakan dirinya meninggalkan bahkan mengkianati daerah ini.

Karena itu pria yang telah banyak memperkenalkan nama Trenggalek di pentas nasional dan dunia itu menyebutnya dengan istilah pemikiran salah kaprah.

( Hadiri Seminar Bangkitkan Energi Milenialmu, Pujian Emil Dardak Buat Arumi di Panggung Bikin Baper )

"Kenapa saya katakan logika terbalik, baru-baru ini kita mengunjungi hutan kota, disitu warga masyarakat berkeluh kesah kepada Pak Zulkifli Hasan bagaimana kawasan hutan di Trenggalek ini bisa dikurangi karena syaratnya cuma 30%, namun kewenangan terkait ini diluar kewenangan Kabupaten," ujar Emil, Selasa (24/4/2018).

Contoh lain misalnya pada saat menyusun anggaran, Emil Dardak berusaha ingin mensejahterakan pesanggem hutan.

Namun, niatan ini tidak bisa berlanjut setelah BAPPEDA menyampaikan kewenangan terhadap hal ini merupakan kewenangan Provinsi.

"Hal ini menunjukkan sebagian besar nasib warga Trenggalek tidak hanya ditentukan oleh bupatinya melainkan juga ditentukan oleh gubernur," tegas doktor studi ekonomi pembangunan lulusan Jepang tersebut.