Perhatikan Pendidikan di Jatim, Gus Ipul-Mbak Puti akan Gratiskan SMA/SMK dan Perbaiki Nasib Guru

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno mempunyai perhatian yang besar pada pendidikan di Jawa Timur.

Paslon nomor dua tersebut mempunyai Program "Dik Dilan" atau Pendidikan Gratis Berkelanjutan yang akan membebaskan biaya pendidikan untuk SMA/SMK.

Selain itu, Gus Ipul-Mbak Puti juga merencanakan perbaikan nasib guru.

Gus Ipul mengatakan, guru menjadi tiang utama keberhasilan pendidikan.

Baca: Kampanye Akbar di Kota Madiun, Megawati dan Cak Imin Akan Jadi Jurkam Gus Ipul-Mbak Puti

“Sehingga kesejahteraan guru akan menjadi prioritas kebijakan kami setelah terpilih,” kata Gus Ipul di Kota Surabaya, Minggu (17/6/2018).

Gus Ipul menyadari, dirinya dan Mbak Puti Guntur Soekarno identik dengan program pendidikan gratis.

Hal tersebut karena program-program di bidang pendidikan sering digaungkan keduanya di banyak tempat, sejak berbulan-bulan lalu.

Keduanya berniat membebaskan biaya pendidikan untuk siswa-siswa SMA/SMK Negeri, dan siswa-siswa miskin di sekolah-sekolah swasta dan madrasah.

Baca: Perjuangan dan Alasan Wakil Bupati Trenggalek Tak Mau Berpaling dari Gus Ipul-Puti

“Sebenarnya, selain para siswa, dalam rencana kerja kami juga memikirkan kesejahteraan para guru,” kata Gus Ipul.

Prinsip kebijakan itu, kata dia, akan diterapkan dengan menghitung kekuatan anggaran.

Termasuk peluang melakukan sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, salah satunya adalah Kota Surabaya.

Ketika urusan SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota Surabaya, gaji guru-guru honorer dan PTT, diberikan setara UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

Baca: Malam Lebaran, Tri Rismaharini Kunjungi Warga Kampung Lawas Maspati Kampanyekan Gus Ipul-Mbak Puti

“Nah, nanti kita ingin memberikan sesuai UMK. Namanya Upah Minimal Guru (UMG). Ditambah lagi pemberian BPJS kesehatan. Tentang strategi penyusunan anggaran, kita sudah mempunyai formula dan pos alokasinya,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode ini.

Di Lamongan, 24 April 2018 lalu, Mbak Puti juga menandatangani kontrak politik dengan para guru honorer dan pegawai tidak tetap.

Isi dari kontrak tersebut adalah Gus Ipul-Mbak Puti diminta untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan mereka.

“Itu tidak hanya bermakna di Lamongan, melainkan juga menjadi komitmen kami berdua, Gus Ipul dan saya, untuk seluruh daerah di Jawa Timur,” kata Mbak Puti.

Baca: Key SHINee Ungkap Kepribadian Heechul Super Junior Dulu, Ternyata Beda Banget dengan yang Sekarang!

Lebih mendasar lagi, kata dia, Gus Ipul dan dirinya juga menggagas reformasi birokrasi pendidikan, yang lebih menjamin guru-guru PNS untuk lebih fokus mengajar anak-anak didiknya.

“Misal, terkait kenaikan pangkat dan gaji berkala. Kami ingin, tidak berasal dari usulan para guru, dimana mereka mengurus sendiri ke dinas pendidikan,” kata cucu Proklamator Indonesia, Ir Soekarno ini.

Saah satu arah reformasi birokrasi, kata dia, dinas pendidikan bertindak pro-aktif melayani kenaikan pangkat dan gaji berkala guru.

Surat keputusan atas guru PNS itu, jika perlu, diberikan satu bulan sebelum jatuh tempo.

Baca: Kakinya Terlalu Bau, Pria ini Buat Semua Ikan Mati Saat Spa, Jangan Syok Tahu Penyebabnya!

“Kalau reformasi birokrasi itu bisa diterapkan, maka guru PNS tidak perlu sibuk, bolak-balik, berurusan dengan birokrasi dinas pendidikan. Dan, proses itu harus dijamin bebas pungutan. Tidak ada pungli,” kata Mbak Puti.

Selain itu, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno juga menggagas akses kesehatan bagi guru-guru swasta, guru-guru agama Islam, TPA/TPQ, dan guru-guru agama lain, termasuk guru sekolah Minggu.

“Kita ingin pastikan, layanan kesehatan mereka terjamin baik. Bisa melalui BPJS, Kartu Jatim Sehat, atau Kartu Indonesia Sehat hasil kebijakan Presiden Joko Widodo,” kata Gus Ipul.

Baca: Gaya Lebaran Via Vallen dan Ayu Ting Ting, Soal Baju Jadi Sorotan, Respons Netizen Beda Banget?

Kartu Jatim Sehat digagas oleh Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno untuk menjamin akses kesehatan bagi warga yang belum dicover BPJS dan Kartu Indonesia Sehat dari pusat.

Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno telah mempromosikan rencana kebijakan itu ke berbagai daerah, ketika bertemu dengan banyak lapisan masyarakat.