Soal Polemik STDI, Ketua MUI Jember: Pemkab Jember Harusnya Turun Tangan

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Elemen masyarakat Topi ( Tolak Penjajahan Ideologi) Bangsa sebelumnya menggelar demonstrasi mempertanyakan statemen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDI) yang dinilai kontroversial.

Dikarenakan keberadaan STDI yang dianggap mengintervensi dan melarang kegiatan Maulid Nabi serta diduga menyamakan kiai dengan dukun.

Sampai saat ini polemik tersebut masih berusaha untuk diselesaikan melalui mediasi yang digelar Polres Jember di Aula Kementrian Agama Jember, Rabu (15/8/2018).

Pertemuan yang digagas Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo ini, tampak juga dihadiri oleh Ketua MUI Jember Prof. Halim Subahar, Kepala Kemenag Busthami, Ketua PCNU Abdullah Syamsul Arifin, dan Ketua STDI Muhammad Arifin, bersama pengurus yayasan pendidikannya itu menghasilkan 6 poin kesepakatan.

• STDI dan Warga Nahdliyin Jember Sepakat Damai, Syaratanya ini. . .

"Ini sangat positif agar menciptakan suasana kondusif, biar semua ormas ada dasar yang kuat," terang Ketua MUI Jember Prof. Halim Subahar usai mediasi, Rabu siang (15/8/2018).

Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI)  Jember Prof Halim Subahar turut memberi pendapat mengenai mediasi penyelesaian polemik ini.

Ia mengungkapkan agar Pemerintah Kabupaten Jember untuk turun tangan ikut menyelesaikan polemik tersebut.

Halim menilai Kapolres Jember seakan bekerja sendirian untuk meredam polemik yang dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal itu.

• Lama Tak Terdengar Kabar, Pengacara Sunan Kalijaga Idap Penyakit Serius, Salmafina: Aku Minta Doa

"Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Jember dan Muspida agar lebih aktif juga turun tangan lah dalam polemik ini, jangan hanya Kapolres yang terkesan turun tangan sendirian," tambahnya.

Halim menambahkan, Pemkab Jember perlu menerbitkan regulasi yang bersifat preventif sehingga dapat menjadi peredam agar konflik tidak dapat mencuat.

"Pemkab saya tekankan harus aktif, terbitkan atura-aturan yang sifatnya preventif, jangan baru terjadi baru bikin aturan, jadi Pemkab harus lebih turun tangan," pungkasnya. (ew)