Bupati Jember Gus Fawait Menjamin Tak Ada PHK PPPK hingga 2027 Asal Kinerja Bagus

Ringkasan Berita:

• Tidak ada PHK PPPK di Jember hingga 2027
• Keberlanjutan kontrak bergantung pada kinerja pegawai
• Pemkab memastikan APBD cukup membiayai PPPK

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyuni

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu hingga tahun 2027, di tengah kekhawatiran publik terkait efisiensi anggaran.

Hal ini ditegaskan Gus Fawait - panggilan akrab bupati - menanggapi kegaduhan yang sempat ramai di media sosial terkait masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Gus Fawait menjamin, Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan melakukan PHK terhadap PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu pada 2027 mendatang. 

Keputusan itu diambil, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pegawai dalam membangun daerah.

Meski memberikan jaminan keamanan posisi, Gus Fawait menekankan keberlangsungan kontrak tersebut sangat bergantung pada kinerja individu setiap pegawai.

Baca juga: Utang Pinjol Rp 50 Juta Jadi Rp 78 Juta, Arief Pengusaha Jember Terseok-seok Cicil Rp 6 Juta Sebulan

Kinerja Jadi Penentu

"Saya pastikan tidak ada pemberhentian kepada PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tahun 2027. Jadi, santai dan tenang selama kinerjanya bagus," ujar Gus Fawait, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, aturan disiplin ini tidak hanya berlaku bagi PPPK,  namun juga berlaku pada ASN berstatus PNS.  

Gus Fawait menyatakan tidak segan untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan pegawai yang kinerjanya tidak memenuhi standar atau buruk.

Baca juga: Pemkab Jember Salurkan Ribuan Beasiswa Kuliah & Miliaran Insentif Guru Ngaji selama Tahun 2025

Kebijakan di Tengah Efisiensi Anggaran

Kebijakan Pemkab Jember ini diambil di tengah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Gus Fawait mengklaim Jember sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengangkatan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu terbanyak di Indonesia.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dia memastikan bahwa kondisi keuangan Jember dalam posisi yang mencukupi untuk membiayai para tenaga kerja tersebut.

"APBD kita cukup dan sesuai dengan ketentuan. PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tetap akan saya lanjutkan," pungkasnya.