Setelah Satu Dasawarsa, Fadel Muhammad Akhirnya Menjadi Seorang Profesor Universitas Brawijaya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Prof Dr Ir Fadel Muhammad, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan akan dikukuhkan menjadi Guru Besar alias Profesor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (23/8/2018).

Untuk menyambut prosesi tersebut, Fadel menjalani gladi bersih di gedung Widyaloka UB, Selasa (21/8/2018).

Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Dapil Gorontalo itu akan menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UB ke 20.

"Pak Fadel jadi Guru Besar butuh waktu selama 10 tahun alias satu dasawarsa. Meski secara administrasinya dimulai sejak 2016," ujar Prof Dr Arifin MS, Ketua Senat UB, usai gladi bersih.

• Pasca Pejabat Polres Kediri Kena OTT Tim Saber Pungli, Petugas SIM Langsung Berubah Drastis

Bahkan, Kemenristekdikti perlu mengujinya di Jakarta, padahal guru besar biasanya tidak seperti itu, yaitu tidak memakai ujian.

Fadel merupakan dosen tamu di FIA UB dan sejumlah perguruan tinggi. Untuk menjadi guru besar, ia harus punya nilai kredit mencapai 850.

Untuk itu, mantan Gubernur Gorontalo ini tak hanya mengajar di pascasarjana tapi juga di sarjana. "Ia juga mengajar mahasiswa S1, membimbing S2 dan S3," tambah Prof Dr Bambang Supriyono, Dekan FIA UB.

Baru pada 1 Juni 2018, Menristekdikti menetapkan Fadel sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik.

• Buat Aplikasi Deteksi Berita Hoax, Mahasiswa Kediri Juara Inovasi Teknologi

Sementara itu, Fadel Muhammad mengaku menikmati lamanya proses dirinya menjadi Guru Besar di UB.

"Saya jalani saja. Memang ada yang bilang di X bisa cepat. Namun saya ingin di FIA UB," katanya.

Karena itu ia memilih berproses. Apalagi senat UB juga memberi syarat sebagaimana wajarnya meraih profesor sehingga bukan menjadi profesor hadiah.

Dalam pengukuhan nanti, ia akan membawakan pidato ilmiah berjudul "Peran Kewirausahaan Sektor Publik Model Fadel Untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah".

• Tak Akui Kesalahan, Guru Besar Ubaya Surabaya Divonis Penjara Lebih Tinggi Dari Tuntutan JPU

Pengalaman sebagai Gubernur Gorontalo membuatnya ingin membuktikan yang dilakukan itu ada landasan keilmuannya atau akademiknya.

Menurut Fadel, pendekatan kewirausahaannya di pemerintahan adalah memandang APBD sebagai modal untuk menciptakan keuntungan publik berupa pendapatan rakyat dan kepercayaan rakyat.

"Kalau di sektor swasta, hasil dari pengelolaan itu misalkan deviden. Tapi kalau di pemerintahan hasilnya berupa trust dari masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, laiknya perusahaan, kepala daerah harus bisa mengelola kinerja dan manajemennya dengan modal itu. Dirinya juga prihatin ada 300 kepala daerah tersangkut hukum dan dan 77 kepala daerah kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK.

• Kepulangan Jenazah Mahasiswi Kota Malang yang Tewas di Jerman Terkendala

Hal ini karena penyelenggara pemerintah di daerah belum memiliki kesadaran dan komitmen menciptakan kebijakan agar rakyat berpendapatan. "Sayang karena uang negara sudah banyak digelontorkan," katanya.

Namun diakui untuk diaplikasikan, ada juga kendala. Fadel menyebut ada tiga hal. Pertama, mindset birokrasi susah dirubah. Hal ini karena ada banyak SK dan terpengaruh.

"Ini pernah saya rasakan sendiri saat jadi gubernur. Banyak aturan-aturan," ucapnya.

Kedua, orang tidak mau berubah. Merasa sudah kerja benar dan tak mau berubah.

Ketiga, birokrat yang sudah berada di tempat basah tidak mau berubah. Tak heran, sehingga ada yang mau membayar agar berada di tempat basah terus. Sehingga pimpinan harus berani melakukan rotasi. (Surya/Sylvianita Widyawati)

• Jadi Peserta Upacara 73 Tahun Kemerdekaan, 30 Mantan Napi Teroris di Lamongan Sebar Ekspresi Unik