Komisi II DPR RI Jadikan Banyuwangi Rujukan Pelayanan Publik

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Banyuwangi, Jumat (31/8/2018).

Kedatangan rombongan anggota parlemen bidang pelayanan publik ini ingin mengetahui lebih dalam tentang inovasi pelayanan pubik.

Rombongan DPR RI ini dipimpin Nihayatul Wafiroh yang membawa lima orang anggotanya dan perwakilan ombudsman RI.

Rombongan menselancari sejumlah inovasi layanan publik berbasis IT di layar komputer. Mulai dari e-village budgeting dan e-monitoring untuk pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi secara online serta aplikasi yang mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada di Banyuwangi.

Nihayatul mengatakan, inovasi-inovasi pelayanan publik di Banyuwangi ini sudah dikenal di Indonesia. Bahkan, kata dia, banyak lembaga pemerintah dan intansi vertikal lainnya kerap memberikan rekomendasi untuk belajar kepada Banyuwangi.

“Begitu juga dari komisi II DPR RI, juga ingin mengetahui lebih dalam tentang pelayanan publik di sini. Sekalian pulang kampung, saya ajak teman-teman untuk melihat secara langsung dan belajar ke Banyuwangi. Mulai di lounge pelayanan publik hingga Mall Pelayanan Publik,” ujarnya kepada Tribunjatim.com.

• 10 Fakta Baru Faldy Albar Meninggal, Alasan Ibu Tak Hadiri Pemakaman hingga 2 Penyakit yang Diderita

Hasil dari kunjungan tersebut, menurut Nihayatul, akan dijadikan rujukan bagi lembaga ataupun intansi lainnya.

"Oleh-oleh dari kujungan ini akan kami bawa untuk dibahas saat rapat dengan kementerian sebagai contoh inovasi yang bisa dijadikan rujukan,” katanya.

Saat di Banyuwangi, para senator ini mengunjungi Lounge Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan publik yang digagas pemerintahan kabupaten dan pertama di Indonesia.

Mall ini mengintegrasikan 172 layanan pemerintah dan lintas instansi.

• Benda Mencurigakan Diduga Bom Gegerkan Warga Karangploso Malang, Saat Dibuka Isinya Mengagetkan

Mulai pengurusan perijinan, adiministrasi kependudukan seperti KTP, KK dan akte kelahiran/ kematian. Selain itu, juga pengurusan STKN, PDAM, BPJS, pajak hingga ijin melaksanakan pernikahan.

Di sana, rombongan melihat bagaimana pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan Banyuwangi.

“Ini sangat memudahkan masyarakat karena tidak harus pergi ke berbagai lokasi hanya untuk mengurus satu dokomen. Inovasi yang hebat ini perlu direplikasi dan dicontoh oleh daerah-daerah lain agar pelayanan publiknya maju,” Nihayatul. (haorrahman)