La Nyalla : Ke Depan Peran DPD Harus Diperkuat, Seperti Senator di AS

Di sinilah La Nyalla mempertaruhkan hidup dan nama baiknya. Jiwa wirausahanya yang ulet dan tak kenal putus asa juga mendapat ujian berat.

Akhirnya, mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim ini kembali melobi PT Maspion dan meminta sponsor senilai Rp 5 juta untuk menggelar pameran. Kelak pameran ini dikenal dengan nama Surabaya Expo.

Kegiatan yang berlangsung sejak 1990 itu berkibar dan menjadi agenda tahunan sampai 2001. Dari jalan inilah La Nyalla dikenal oleh kalangan pengusaha dan pemerintahan. Sayap bisnisnya pun pelan tapi pasti dikepakkan dengan percaya diri.

”Dari kisah hidup itu, saya belajar tentang arti kerja keras dan berani menjawab tantangan, namun tetap harus rendah hati dan tawakal. Kalau saya mundur pada 1989 lalu, saya tidak akan seperti sekarang,” katanya.

La Nyalla mengatakan, dirinya juga memetik hikmah dari keikhlasannya menerima segala ujian, termasuk saat bangkrut dan dikejar-kejar utang saat pertama kali meniti karir.

• Lupakan Sejenak Politik, La Nyalla Ajak Saling Bantu Selamatkan Rupiah

”Niat saya berbisnis itu tulus, ingin membuka lapangan pekerjaan, mengajak bekerja orang-orang yang mungkin belum mendapat kesempatan. Karena itu, saya putuskan saya harus fight, tak boleh loyo karena usaha ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi juga amanah besar untuk kehidupan orang lain,” ujar pria murah senyum yang suka mengoleksi Keris  ini.

Itulah sekelumit kesuksesan perjalanan hidup dan karir La Nyalla. La Nyalla hari ini juga aktif di berbagai organisasi, baik sosial, politik, maupun profesi. Dia aktif sebagai Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Ketua Umum DPD Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Jawa Timur, dan Wakil Ketua Umum KONI Jatim. La Nyalla juga aktif di berbagai yayasan sosial.

Selain itu, La Nyalla kini sedang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Kadin adalah payung dunia usaha yang beranggotakan para pengusaha dari berbagai bidang bisnis, mulai agribisnis, rokok, permesinan, konstruksi, persepatuan, hingga tekstil.

Di Kadin inilah, jiwa kepemimpinan Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi (ATAKI) Jawa Timur periode 2004-2009 tampak menonjol. Kadin dibawa La Nyalla sebagai organisasi dunia usaha yang dinamis, yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.

Di bawah kepemimpinan La Nyalla, Kadin Jatim terus menuai pujian. ”Kadin Jatim adalah Kadin terbaik dari seluruh Kadin Provinsi di Indonesia. Geraknya nyata, berani, dan inovatif untuk selalu mendinamisasi perekonomian,” puji pengusaha Sandiaga S. Uno, dalam sebuah kesempatan.

Di Kadin, La Nyalla membawa sejumlah program utama yang diprioritaskan dalam menguatkan Kadin sebagai payung bagi dunia usaha. La Nyalla memprioritaskan penataan ulang fungsi organisasi dan penguatan kesekretariatan Kadin Jatim guna mendorong efektivitas kegiatan dunia usaha. Termasuk di dalamnya menyiapkan semacam lembaga riset pasar, kajian kebijakan, trading house, konseling investasi, dan tourism board.

”Riset pasar di sini bukan sekadar menyiapkan data, tapi juga berfungsi sebagai market intelligence yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh dunia usaha, khususnya yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Semua ini untuk penguatan daya saing produksi dalam negeri,” jelas La Nyalla.

La Nyalla juga melakukan penguatan jaringan usaha yang membuat proses produksi dari hulu ke hilir menjadi efektif dan terintegrasi. ”Dalam konteks ini, kami ingin memperpendek matarantai perdagangan, terutama yang melibatkan spekulan besar yang kadang membuat harga barang menjadi fluktuatif karena dimainkan oleh mereka. Untuk menjamin arus barang dan jasa, fasilitas infrastruktur transportasi harus dibenahi, mulai dari jalan raya, bandara, hingga pelabuhan. Itu semua untuk menekan ekonomi biaya tinggi atau high cost economy,” paparnya.

Terkait pencalonannya di DPD, La Nyalla punya banyak gagasan, diantaranya menguatkan posisi Anggota DPD secara konstitusi – sebagai pihak yang mewakili daerahnya di legislatif. Penguatan ini dipandang perlu karena selama ini DPR RI tidak bisa secara langsung berbicara tentang kepentingan daerah yang diwakilinya, karena begitu masuk DPR RI sudah dibagi ke komisi-komisi.

“Ke depan harus dirumuskan secara konstitusi bagaimana Gubernur didukung Anggota DPD bisa bersama-sama memajukan daerahnya dalam konteks hubungannya dengan kebijakan pusat,” katanya.