Sekjen PKB Tiba-tiba Diganti Menaker Hanif, Pengamat: Bisa Timbulkan Sinisme Masyarakat

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penggantian Sekjen DPP PKB dari Abdul Kadir Karding di posisi ke Hanif Dhakiri benar-benar menjadi kejutan. Sebab, pergantian tersebut dilakukan hanya kurang dari tujuh bulan jelang gelaran Pemilu 2019 yang digelar bulan April.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan, menyebut, ada dua penyebab yang bisa saja mendasari pergantian mendadak Sekjen DPP PKB. Yakni, konsolidasi internal dan konflik kepentingan.

Pertama, Novri menyebut bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berusaha melakukan penyegaran di struktur.

"Kami menilai ini adalah bentuk penyegaran untuk mengonsolidasikan internal PKB jelang pemilu mendatang," kata Novri, kepada Surya.co.id (TribunJatim Network), Senin (1/10/2018).

• Abdul Kadir Karding Lengser Dari Sekjen PKB, Diganti Menaker Hanif Dhakiri

Hal ini cukup realistis, mengingat pada Pemilu 2019, PKB menargetkan dapat memperoleh suara di peringkat 3 besar.

"Konsolidasi itu bisa dalam berbagai bentuk, di antaranya reposisi atau restrukturisasi," lanjut Novri.

Menurutnya, posisi Sekjen merupakan jabatan yang tak bisa di pegang oleh sembarang orang.

Oleh karenanya, tak mengherankan apabila jabatan Sekjen saat ini diisi oleh Hanif yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja alias Menaker.

• Sering Dibilang Sudah Tua Kok Masih Nyalon, Ini Jawaban Cerdas Maruf Amin saat Kampanye di Jember

Dengan kapasitasnya tersebut, Menteri Hanif dinilai memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan jelang pemilu mendatang.

"Hal ini bisa menjadi kesatuan arus kepentingan yang sama-sama menguntungkan," terang Novri.

Selain itu, pemilihan Hanif juga menandakan bahwa Cak Imin berusaha menempatkan kader loyal.

"Bukan artinya Sekjen sebelumnya tak loyal, namun PKB memiliki peranan penting, sebab menjadi bagian dari incumbent," kata Novri.

• Hasil Survei LSI Denny JA: Pasca Ijtima Ulana 2, Dukungan Kaum Nahdliyin ke Jokowi-Maruf Meningkat

Selain itu, tak menutup kemungkinan, hal lain penyebab pergantian tersebut karena adanya konflik.

"Kemungkinan konflik itu ada. Bisa saja ada konflik antara internal, atau mungkin itu bisa saja karena sebuah kesepakatan," kata Novri.

"Namun, kami tak ingin bersepekulasi. Yang pasti, kalau konflik tersebut memang ada pasti akan timbul ke permukaan melalui berbagai diskusi," lanjutnya.

• BREAKING NEWS - Mobil Dinas Kapolres Tulungagung Kecelakaan di Tol Sumo, Istri dan Ajudannya Tewas

Di sisi lain, pemilihan Hanif sebagai Sekjen PKB, lanjut Novri, tak menutup kemungkinan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat.

Mengingat, Hanif yang kini masih menjabat sebagai Menteri dipastikan akan rangkap jabatan dengan menjadi Sekjen di PKB.

"Meskipun menjadi sorotan masyarakat, hal tersebut tak akan menimbulkan sanksi terlalu besar dari masyarakat. Apalagi, sampai mengubah pilihan. Saya rasa tidak akan berdampak besar," pungkasnya. (Bobby Koloway)

• Cerita Anak DN Aidit Pasca Tragedi G30S/PKI, Butuh Waktu 44 Tahun untuk bisa Tulis Nama Lengkap