Demokrasi di Indonesia Disebut 'Ogah-ogahan', Pengamat Nilai Masyarakat Tak Perlu terpecah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengamat Politik President University, Muhammad A S Hikam, menilai masyarakat tidak perlu terpecah dengan adanya Pilpres 2019.

Apalagi saling memfitnah hingga menyebar hoax yang menyerang calon lain.

"Karena memang tidak ada yang banyak diharapkan dari Pemilu 2019 nanti," kata Hikam, Kamis (4/10/2018).

Hal tersebut diungkapkan Hikam, melihat saat ini sistem demokrasi di Indonesia tidak menerapkan sistem demokrasi secara utuh.

(Fadli Zon Bantah Ikut Sebarkan Hoaks Terkait Penganiayaan Ratna Sarumpaet)

(Pulang dari Rumah Saudara, Ibu di Menur Pumpungan Temukan Anaknya Tewas Gantung Diri)

"Sekarang ini demokrasi keindonesiaan itu ogah-ogahan. Kelihatannya di luar itu seperti demokrasi, tapi kalau kita lihat substansinya itu makin mengarah ke otokrasi (kepemimpinan berpusat ke satu orang)," kata mantan Ketua DPP PKB ini.

Selain itu Hikam melihat Parpol saat ini masih mempunyai sistem yang jadul.

"Sebagai contoh, setelah 20 tahun kita berdemokrasi ternyata partai politik itu tidak pernah mengalami reformasi total untuk mengubah dirinya menjadi bagian utama dari gerakan demokrasi," katanya.

Hikam mencontohkan sistem pen-Caleg-an yang tidak demokratis konstitusional.

Caleg yang maju justru dipilihkan oleh partai terlebih dahulu, dan masyarakat hanya memilih calon yang telah diajukan oleh Parpol.

"Artis yang baru masuk aja bisa diletakkan di nomor urut satu kok sama Parpol, pas sudah jadi terus ditanyain seputar tugasnya malah tidak paham. Makanya setiap tahun semakin kesini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legislatif itu semakin turun, yang naik justru korupsi berjamaah dari DPRD dan DPR nya," pungkasnya.

(Gara-gara Takut Sama Kucing, Ashanty Kabur Sampai Naik ke Atas Kursi, Intip Nih Videonya!)

(Fadli Zon Bantah Ikut Sebarkan Hoaks Terkait Penganiayaan Ratna Sarumpaet)