Dampak Kekeringan di Lamongan Makin Meluas, 78 Desa di 10 Kecamatan Krisis Air Bersih

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Dampak kemarau panjang di Lamongan semakin terasa dan wilayah terdampak makin meluas.

Tak hanya bagi petani, petambak yang belum bisa menebar benih, krisis air bersih di Lamongan juga semakin banyak jumlahnya.

Jumlah desa terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih meluas di 78 desa di 10 kecamatan.

"Jumlah desa yang mengalami krisis air dan mengalami kekeringan bertambah mencapai 78 desa," kata Kepala Pelaksana BPBD Lamongan, Suprapto saat dikonfirmasi TribunJatim.com, Minggu (7/10/2018).

Tiga pekan sebelumnya, jumlah desa yang mengalami kekeringan dan krisis air sebanyak 40 desa. Namun, jumlah itu kini bertambah menjadi 78 desa yang tersebar di 10 kecamatan.

"Tapi Alhamdulillah, BPBD, pagi, siang dan malam masih bisa memenuhi dan memasok kebutuhan air ke tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.

Tak ada batas jauh wilayah atau tempatnya, dimanapun masyarakat yang membutuhkan, BPBD selalu siap memasoknya.

Pihaknya memaklumi jika permintaan untuk air bersih dari warga begitu tinggi. Karena memang sudah tidak ada sumber air, sumur galih, sumur bor, bahkan embung-embung sudah mengering.

"Waduk dan embung di desa terdampak itu sudah kering," katanya.

Desa-desa yang terparah mengalami krisis air diantaranya, di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tikung, Sugio, Kedungpring, Modo dan Sarirejo.

BPBD selama musim kemarau ini hampir tidak pernah berhenti memasok air bersih yang diberikan secara gratis.
Rata - rata mensuplai 6 kali pengirman dengan 4 armada tangki, 10 tenaga sopir dan pembantu.

Sementara itu, ditengah krisis air bersih yang terjadi di 78 desa di 10 kecamatan di Lamongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan ternyata juga kehabisan alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih.

Alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih sebesar Rp 100 juta dari APBD sudah habis untuk mensuplai kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Lamongan.

"Ya benar, dana itu habis terpantau sejak 15 September 2018," kata Suprapto.

Setelah anggaran pengadaan air bersih dari APBD habis, BPBD tetap mengupayakan dengan maksimal agar suplai air bersih ke masyarakat tidak berhenti.

Pihaknya belum sampai mengajukan tambahan dana, karena masih bisa dicarikan dengan menggalang bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Lamongan melalui program dana Corporate Social Responsibility (CSR), dari Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim.

"Dua perusahaan Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim sudah siap," katanya. Satu diantara dua bank bisa membantu Rp 12, 5 juta untuk 50 tangki air.

Suprapto berharap akan segera turun hujan, agar BPBD tak sampai harus mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah daerah.

"Untuk sementara usaha dana melalui CSR perusahaan. Dan kalau segera ada hujan, tak lagi meminta dana APBD. Insya Allah segera ada hujan," ungkap Suprapto.

Sejauh ini suplai air ke desa - desa yang membutuhkan masih lancar dan kontinyu. Untuk menampung air di desa, BPBD juga memberi bantuan terpal untuk tandon sementara. Warga tinggal mengambil air di tandon terpal tanpa harus antri menunggu pengisian dari pipa tangki.

"Cara ini mempercepat gerak petugas BPBD memasok kebutuhan air ke tempat lainnya sehingga truk tangki tidak perlu lama-lama mengisi langsung ke jerigen atau tempat yang dibawa warga.

Bantuan air bersih diberikan cuma-cuma alias gratis. Hanya mekanisme permintaan yang wajib dipenuhi prosedurnya adalag dari kepala desa, kemudian melalui camat dan ditujukan ke bupati. (Hanif Manshuri)