Berduka Wali Kota Pasuruan Setiyono Ditangkap KPK, Teno yang Jadi Pengganti Langsung Bersih-bersih

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengaku memiliki program untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi terjadi kembali di sini, Kota Pasuruan.

Hal itu disampaikannya, satu hari setelah dirinya mendapatkan surat dari Gubernur Jawa Timur menjadi Plt Wali Kota Pasuruan, paska Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembangunan.

Kepada Surya (TribunJatim Network), ia mengaku sudah meminta semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus tugas dan tupoksinya masing - masing.

"Mungkin hanya keterbukaan ini yang bisa membuat pembangunan di Kota Pasuruan berjalan maksimal, dan terhindar dari dugaan-dugaan yang buruk," katanya, Selasa (9/10/2018) siang di ruangan Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Pasuruan.

• Lewat Tangan Trio Kwek-Kwek, Wali Kota Pasuruan Setiyono Atur Semua Proyek untuk Dapat Fee

Dijelaskan, hari ini, dirinya sudah memimpin rapat koordinasi (rakor) pertama. Ia kumpulkan seluruh OPD dan minta satu per satu OPD untuk terbuka dan terus koordinasi setiap menjalankan proyek dalam bentuk apapun.

"Jangan sampai salah langkah, dan jangan sampai kejadian kemarin yang menimpa Pak Wali terjadi lagi di sini. Saya sendiri dan sebagai Wawali, ikut prihatin. Ini musibah dan kami semua berduka," terangnya.

Sekadar diketahui, Setiyono ditetapkan tersangka oleh KPK, Jumat (5/10/2018) pagi.

• Wali Kota Pasuruan Kena OTT KPK, Pakde Karwo Langsung Tunjuk Raharto Teno Jadi Plt Wali Kota

Dia ditetapkan tersangka setelah diduga kuat menerima hadiah atau janji dari rekanan atau mitra Pemkot Pasuruan terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT - KUMKM) dengan sumber dana APBD tahun 2018.

Setiyono terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Kamis (4/10/2018). Dari Setiyono, KPK mengamankan barang bukti Rp 120 juta. Dalam kasus ini, Setiyono tak sendirian. Ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Mereka adalah Dwi Fitri Nurcahyo, Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto, pegawai honorer Dinas PUPR Kota Pasuruan, dan Muhammad Baqir, pihak swasta yang memberikan fee untuk Pemkot Pasuruan. (Galih Lintartika)

• 12 Kepala Daerah Jatim Kena Cokok KPK, Pusat Anti Korupsi Unair: Terbanyak Terjerat Pengadaan Barang