Kosgoro Sebut Pelemahan Golkar di Survei Bukan Karena Faktor Dukung Jokowi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) menyebut pelemahan Partai Golkar di beberapa survei belakangan bukan karena keputusan mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Ormas sayap Partai Golkar ini menilai pelemahan tersebut disebabkan dengan masih banyaknya masalah di internal Partai berlambang pohon beringin ini.

Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono menegaskan, arah dukungan partainya tersebut justru mengangkat elektabilitas partainya. Sehingga tidak selaiknya keputusan mengusung Jokowi menjadi kambinghitam alasan pelemahan Partai di beberapa survei.

Sebaliknya, Agung justru menyebut pelemahan di hasil survei ini justru disebabkan oleh sikap kader internalnya sendiri. Misalnya, masih adanya konflik internal, hingga beberapa kader yang tersangkut kasus tindak pidana.

"Saya melihat bahwa tidak ada yang merugikan (mendukung Jokowi). Kalaupun kemarin ada yang turun melalui survei itu karena masalah internal atau konflik. Jadi, ini karena ulahnya sendiri," kata Agung, ketika dihubungi di Surabaya, Senin (29/10/2018).

"Apalagi, saat ini masih ada saja tokoh-tokoh Partai Golkar ya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hal itulah yang menunjukkan persoalan," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Memang, sejumlah kader partai dengan dominasi warna kuning ini terlibat beberapa kasus tindak pidana korupsi. Di antaranya, mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto yang menerima vonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 dan tidak melakukan banding.

Kemudian, mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Tak hanya di level pusat, di regional Jatim pun juga demikian. Mantan Ketua DPD Golkar Jatim yang juga mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli yang dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan enam bulan.

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider dua bulan penjara. Hal ini terkait suap pengangkatan Inna Silestowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan yang merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang, serta dugaan pemberian uang untuk perizinan rumah sakit.

Terbaru, ada mantan Ketua DPC Golkar Kota Pasuruan yang juga mantan Wali Kota Pasuruan, Setiono yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setiyono menjadi tersangka kasus suap terkait proyek di Pemkot Pasuruan.

Oleh karenanya, Agung juga menegaskan akan memberikan sanksi bagi kader yang tak bisa menjalankan instruksi partai. Utamanya, bagi kader yang terlibat kasus pidana.

"Sikap Golkar sudah jelas, kami akan langsung memecat. Kami tak ingin ada kader Partai Golkar yang tersangkut kasus pidana, karena ini akan merusak image partai," tegasnya.

Agung pun meminta komitmen mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sebaiknya dijalankan secara baik oleh para kader Golkar. Sebab, keputusan tersebut telah diambil sejak lama.

"Kami sejak awal memberikan dukungan kepada Jokowi dan KH Ma'ruf Amin bahkan menginstruksikan kepada seluruh segenap kader Partai Golkar baik dari unsur Kosgoro maupun unsur-unsur yang lain untuk menjalankan kebijakan partai yang telah diputuskan melalui Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar," tegas Agung.

"Jadi kami minta untuk kader di seluruh tanah air dan dimanapun berada, harus menegakkan disiplin partai," kata Agung yang juga mantan Ketua DPR RI ini.

Bagi Golkar, mendukung Jokowi justru akan mengangkat elektabilitas Partai. "Apalagi Pak Jokowi memiliki elektabilitas yang cukup kuat. Serta, konsisten selalu berada diatas dan semoga selalu stabil hingga Pemilu mendatang," tegas Agung.

"Kosgoro ingin memastikan mendukung calon presiden yang benar-benar akan jadi," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga dinilai memiliki segudang prestasi. Terutama, dalam hal infrastruktur yang dibutuhkan sebagai percepatan pembangunan nasional.

"Saya kira masyarakat juga tahu bahwa beliau adalah tokoh yang sangat bersahaja dan tidak pernah tersangkut kasus kasus pidana," tegasnya.

Berdasarkan survei litbang Kompas, Partai Golkar hanya menempati posisi keempat dari 16 partai politik peserta pemilu nasional.

Meskipun demikian, Golkar masih diunggulkan untuk bisa lolos parliamentary threshold. Mendapatkan prosentasi 6,2 persen, Golkar berada di bawah PDI-P (29,9 persen), Partai Gerindra (16 persen), PKB (6,3 persen), dan di atas Demokrat (4,8 persen).

Padahal, pada pemilu 2014 silam, partai yang kini diketuai oleh Airlangga Hartarto tersebut menjadi peringkat kedua pemenang pemilu. Partai Golkar saat itu meraih 18.432.312 suara (14,75 persen) dan hanya kalah dari PDI Perjuangan dengan 23.681.471 suara (18,95 persen). (Bobby Koloway)