Jalan Gubeng Ambles, Anggota DPRD Jatim Tanyakan Pengawasan Pemda Soal Pembangunan Proyek RS Siloam

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -  Anggota DPRD Jatim, Hamy Wahyunianto menyoroti kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan proses perizinan dan pengawasan pembangunan proyek RS Siloam pasca Jalan Gubeng Surabaya ambles pada Selasa (18/12/2018) malam.

Hamy mengatakan, seharusnya selain tahapan perizinan diproses sesuai prosedur, Pemda juga bisa mengawasi pembangunan proyek tersebut atas tindak lanjut perizinan yang sudah diberikan.

"Yang pertama kan dilihat apakah perizinan pembangunan RS Siloam itu benar-benar layak. Kalau memang layak lalu bagaimana pengawasan pembangunannya?," ucap Hamy, Rabu (19/12/2018).

• Jalan Gubeng Surabaya Ambles, DPRD Jatim Nilai Pengawasan Pembangunan Pemda Lemah

Hamy menuturkan, ada hal yang janggal saat ia melihat tidak ada plengsengan di sisi jalan raya pada proyek pengerukan tersebut.

"Di sisi yang lain mereka membuat plengsengan, tapi justru di sisi jalan raya tidak dibuat, kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar," tambah anggota legislatif dari fraksi PKS ini.

Seharusnya, menurut Hamy, pemerintah setelah memberikan izin tidak langsung lepas tangan dan mengawal pembangunan setiap proyek sesuai SOP.

"Misalnya saja kontraktor itu standarnya kan ada pemborongnya dan ada konsultan pengawasnya. Untuk pelaksanaan itu saja tidak ada jaminan. Karena biasanya konsultan dan pemborong itu 1 orang yang sama," ucap Hamy.

• Jalan Gubeng Surabaya Ambles, Bappeko Tegaskan Tak Ada Permainan Izin di Proyek Basement RS Siloam

Dan jika hal tersebut tidak diawasi oleh pemerintah, lanjut Hamy, maka pembangunan suatu proyek bisa dilakukan tanpa perhitungan yang detail.

"Tapi kalau objeknya puluhan hingga ratusan miliar harusnya mereka tidak berani ya," pungkasnya.