Serapan Anggaran di Pemkab Sidoarjo Masih Rendah, Angka Silpa APBD 2018 Tembus Rp 1 Triliun

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Serapan anggaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo masih rendah.

Beberapa hari menjelang tutup tahun, anggaran dari APBD 2018 baru terserap sekitar 70 persen.

Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut, serapan anggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berkisar 80 persen hingga 90 persen.

Bahkan ada OPD yang serapannya malah baru sekitar 57 persen, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang serapan anggarannya di angka 57,33 persen, serta Dinas Pangan dan Pertanian baru mencapai 58,06 persen.

• Komentar Pakde Karwo Soal Realisasi Perda DPRD Jatim yang Hanya 46 Persen dari Target Selama 5 Tahun

Dari sekian banyak OPD, capaian paling bagus adalah Kecamatan Wonoayu.

Anggaran yang sudah terserap di sana mencapai 98,60 persen.

Kemudian disusul Kecamatan Buduran yang mencapai 96,85 persen.

Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini mengatakan, capaian serapan anggaran itu masih bersifat sementara.

"Memang serapan baru 70 persen. Tapi, sejumlah proyek masih berjalan, dan kami yakin nanti akhir tahun pasti meningkat," ujarnya, Jumat (28/12/2018).

• Jelang Tahun Baru 2019, Polres Bangkalan Larang Bengkel Layani Pemasangan Knalpot Brong

Pihaknya telah melakukan sejumlah cara untuk memaksimalkan serapan anggaran.

Termasuk memacu semua OPD agar menuntaskan semua program dan proyeknya di sisa masa anggaran yang ada.

Rendahnya serapan anggaran bakal berdampak lurus terhadap jumlah Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) alias jumlah anggaran yang tidak terpakai.

Semakin rendah serapan, maka semakin tinggi Silpa.

Dengan capaian 70 persen, sementara terhitung Silpa dari APBD 2018 mencapai sekitar Rp 1 triliun.

• Ifan Seventeen Akui Belum Tahu Soal Kelanjutan Kariernya Jadi Politisi: Aku Harus Meyakinkan Diriku

Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan serapan anggaran.

Sebab, target Silpa yang telah ditetapkan berada di angka Rp 600 miliar.

Beberapa tahun terakhir, angka Silpa di Sidoarjo terus meningkat.

Tahun 2015 Silpanya mencapai Rp 574 miliar, kemudian 2016 naik jadi Rp 584 miliar, dan tahun 2017 anggaran yang tidak terserap melonjak jadi Rp 864 miliar.

Menurut Zaini, pihaknya sudah melakukan sejumlah hal untuk menurunkan Silpa.

Tahun ini, seluruh program pembangunan harus direncanakan di akhir tahun, sehingga di awal tahun sudah berjalan.

"Pemkab juga memberikan Tunjangan kinerja. Tujuanya untuk meningkatkan kinerja semua OPD, sehingga anggaran bisa terserap maksimal," tandas Achmad Zaini.

• Jelang Tahun Baru 2019, Polda Jatim Sita 10 Kg Sabu dari Kasus Jaringan Internasional & Lapas Malang

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menilai bahwa Pemkab harusnya bisa lebih maksimal dalam penyerapan anggaran.

"Ya kalau sudah akhir tahun seperti ini, meskipun dikebut seperti apa saya yakin tidak bisa semua terserap. Paling-paling hanya bisa menambah serapan beberapa persen saja," katanya.

Demikian halnya dikatakan Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil.

Dirinya menyebut, tingginya silpa membuktikan anggaran pembangunan tidak terserap.

"Ketika banyak anggaran tidak terserap, warga Sidoarjo yang dirugikan. Karena pembangunan tidak maksimal," sebut Sudjalil.

Menurutnya, seharusnya Pemkab bisa menekan Silpa.

"Silpa masih tinggi dari tahun ke tahun, seperti tidak ada kemajuan. Kondisi ini harus diperbaiki. Kinerja OPD harus dimaksimalkan," tandasnya. (M Taufik)

• Kasus Jalan Gubeng Surabaya Ambles, Polda Jatim Akan Tetapkan 3 Tersangka