6 Update Berita Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Telah Dicoblos, Mahfud MD: Mungkin Itu Trick Politik

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bohong, atau hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos muncul seiring semakin dekatnya Pemilu 2019.

Informasi tersebut diunggah oleh Andi Arief, yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.

Andi Arief menyampaikannya melalui akun Twitter miliknya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok."

• Kubu Prabowo Sebut Tes Baca Al Quran Tak Relevan, Politisi NasDem Usulkan Lomba Adzan

"Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Saat ini, cuitan Andi Arief soal tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos sudah dihapus.

Namun, beberapa warganet berhasil mengabadikan cuitan Wasekjen Partai Demokrat tersebut.

Ternyata, pernyataan Andi Arief menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Berikut fakta dan tanggapan terbaru tentang berita hoaks atau berita bohong tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos, dikutip TribunJatim dari berbagai sumber.

1. Klarifikasi dari Kompas TV

Kompas TV mengklarifikasi kabar yang beredar luas di media sosial terkait informasi tujuh kontainer surat suara dari China yang sudah tercoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Di media sosial saat ini beredar informasi bahwa Kompas TV memberitakan "7 Kontainer Surat Suara dari Tiongkok Sudah Tercoblos untuk pasangan nomor 01?".

Melalui akun Twitter-nya pada Kamis (3/1/2019), @KompasTV menyatakan apa yang disampaikan tersebut tidak benar.

Kompas TV tidak pernah menayangkan informasi itu.

Klarifikasi ini penting untuk diberikan mengingat banyaknya pertanyaan netizen yang ditujukan kepada Kompas TV.

Mereka menanyakan kebenaran informasi yang meresahkan itu, dan berharap segera diklarifikasi.

Sebaliknya, Kompas TV justru memberitakan saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan secara langsung di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat itu, Bawaslu dan KPU mengecek informasi terkait tujuh kontainer kotak suara yang dinilai sudah meresahkan masyarakat.

Hingga akhirnya terkonfirmasi bahwa tujuh kontainer surat suara tercoblos yang dikabarkan dari China itu adalah hoaks atau kabar bohong.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, surat suara pemilu hingga saat ini belum diproduksi.

2. Reaksi KPU

Tahapan pengadaan surat suara saat ini masih dalam proses lelang.

Oleh karena itu, ia memastikan, kabar tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos itu adalah hoaks.

"Orang belum cetak dari mana surat suaranya, kan baru lelang aja belum selesai," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019) malam.

"Pasti enggak ada, enggak mungkin. Dipastikan tidak ada surat suara yang saat ini keluar karena memang belum dicetak," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, proses lelang surat suara sudah memasuki masa sanggah.

Artinya, saat ini sudah ada pemenang tender, tetapi masih dibuka kesempatan bagi pihak yang kalah tender jika ingin menyanggah atau keberatan.

"Nanti pada 7 Januari (2019), akan ditandatangani kontrak payung antara LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan pemenang lelangnya," kata Pramono.

Pasca-proses penandatanganan, tahapan dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak antara KPU dengan penyedia atau produsen.

Setelah itu, surat suara akan mulai diproduksi.

Pramono mengakui, masih ada beberapa proses dalam pengadaan surat suara yang masih belum mencapai kesepakatan.

Tetapi, ia memastikan, hal itu tak akan mengubah batas waktu akhir dari proses produksi logistik secara keseluruhan.

3. Relawan Jokowi Polisikan Penyebar Hoaks

Ketua Umum organisasi Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C Suhadi, melaporkan kasus penyebaran berita bohong terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Ninja merupakan organisasi relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.
Suhadi mengaku pihaknya melaporkan tiga orang sebagai terduga penyebar kabar bohong yang salah satunya berinisial A.

"Kami melaporkan tiga orang, salah satunya berinisial A, seorang politisi, satu orang lainnya juga berinisial A, dan satu orang yang belum diketahui," ucap Suhadi sambil menunjukkan formulir tanda memasukkan laporan ke Bareskrim Polri.

Suhadi mengatakan, dirinya berkepentingan untuk melakukan pelaporan, karena dikhawatirkan munculnya isu bohong itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi pemilu.

"Kalau dibiarkan nanti jangan-jangan masyarakat tidak mau datang ke tempat pemungutan suara," papar Suhadi.

"Oleh karena itu sebagai usaha klarifikasi atas berita tak benar itu, maka kami membuat laporan," ujarnya.

Suhadi menyebut pelaku penyebar berita bohong tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

4. Mendagri desak usut tuntas kasus tersebut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Mabes Polri membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusut tuntas penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut sudah tercoblos.

"Saya meminta Kabareskrim usut tuntas mencari siapa yang menyebarkan hoaks itu," ujar Mendagri ketika menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dalam kunjungannya, Tjahjo diterima oleh Kabareskrim Irjen Arief Sulistyanto.

Tjahjo yakin kepolisian mampu secara profesional bisa menuntaskan masalah ini dengan aturan sesuai Undang-Undang yang jelas.

Sementara itu, Kabareskrim Arief menambahkan, tim Bareskrim Siber Polri sudah melakukan investigasi terkait siapa saja yang menyebar hoaks tersebut.

"Tim sudah melakukan investigasi sampai dengan saat ini dan Pak Kapolri sudah memberikan instruksi kepada saya agar betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ucap Arief.

Dia menjelaskan, semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya hoaks ini akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Siapapun dia, akan kami panggil. Proses hukum juga akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang ada," tutur Arief.

5. Mahfud MD berikan respon

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyebut adanya kemungkinan gerakan untuk mengacau terkait hoaks surat suara tercoblos.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD lewat cuitan di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Kamis (3/12/2018).

Semula, Mahfud MD menyebut, bila 7 kontainer surat suara untuk Pemilu 2019 yang sudah dicoblos, tidak masuk akal.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mencetak surat suara, bahkan specimen alias contoh surat suara juga belum diumumkan.

"Memang tak masuk akal kalau ada 7 kontainer surat suara yg sdh dicoblos utk Pemilu 2019."

"Lah, KPU kan blm mencetak surat suara, speciment jg blm diumumkan," tulis Mahfud MD.

Menurut pakar hukum dan tata negara tersebut, adanya hoaks ini kemungkinan adalah trik politik.

Bahkan mungkin juga gerakan untuk mengacau.

"Mungkin itu trick politik, mungkin jg gerakan utk mengacau," tulisnya.

Meski demikian, Mahfud MD mengapresiasi langkah KPU yang melaporkan kabar tersebut kepada polisi dan polisi harus mengusut.

"Apa pun, sdh benar @KPU_RI lapor ke Polisi dan Polisi hrs usut," tambah Mahfud MD.

Mahfud MD pun juga menjelaskan bahwa sebelum surat suara dicetak, terlebih dahulu harus ada specimen yang disepakati.

"Jd sblm surat suara (SS) dicetak hrs ada specimen (contoh yang disepakati) dulu yg biasanya ditunjukkan kpd kontestan atau diumumkan scr terbuka," lanjut Mahfud MD.

Setelah proses tersebut, barulah surat suara dicetak dengan pengawasan ketat.

"Stlh itu dicetak dgn pengawasan ketat. Stlh itu baru bs dicetak yg palsu," kata pria asal Sampang, Madura tersebut.

Mahfud MD pun menegaskan, sangat tidak masuk akal dengan adanya kabar 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos.

"Jd tak logis jika skrng sdh ada 7 kontainer SS yg dicoblos," pungkas Mahfud MD.

6. Andi Arief dibela

Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, bahwa kabar adanya 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos sudah beredar di media sosial dalam format audio, sejak Rabu (2/1/2019) sore.

Hal itu menurut Jansen dibenarkan oleh ketua KPU Arief Budiman.

"Jadi sejak sore itu memang sudah beredar ada suara, ada audio suara sudah beredar di grup grup WA, dan ketua KPU juga ketika konferensi pers menyampaikan hal yang sama juga sejak sore beredar begitu," ujar Jansen saat dihubungi, Kamis, (3/1/2019).

Posisi Andi Arief menurut Jansen hanya meminta agar informasi yang beredar di pesan Whatsapp itu dibuktikan kebenarannya.

Sebagai tokoh publik yang aktif di media sosial, Andi Arief lalu menuliskannya di akun twitter @andiarief.

"Itu sudah menyebar memang dibanyak grup, di handphone nya ketua KPU, berarti kan sudah sampai juga orang sore dia sudah menerima info itu kan? Kebetulan Andi update di twitternya dia karena dia kan tokoh publik jadi triggernya kan," katanya.

Seharusnya menurut Jansen, kubu Jokowi-Ma'ruf berterima kasih kepada Andi Arief karena meminta untuk mememeriksa informasi tersebut.

Padahal yang seharusnya meminta terlebih dahulu adalah kubu Jokowi-Ma'ruf, karena isu atau kabar itu merugikannya.

"Jadi Andi itu harusnya diucapkan terima kasih karena harusnya yang meminta untuk itu dibuktikan tidak benar itu harusnya tim 01 kan. Dan Andi itu ngomong dicek kabarnya 'mohon dicek' kebenarannya karena sudah beredar kan begitu," pungkasnya.