Jadwal Pelantikan Khofifah – Emil belum Jelas, Kemendagri Siapkan Sekdaprov Sebagai Plt

Untuk mempersiapkan hal itu, Khofifah juga harus menyesuaikan program kerjanya dengan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. ”DPRD Jatim membuka peluang bagi Ibu Khofifah untuk mengubah RPJMD Jatim lebih awal. Sekalipun, hanya sebagian,” kata politisi partai Gerindra ini.

”Bisa saja RPDJMD Jatim saat ini ada kemungkinan memiliki kesamaan dengan program yang dicanangkan Ibu Khofifah. Namun, ada juga yang belum tercantum. Baru yang tidak masuk, kita bisa lakukan penyesuaian dalam RPJMD,” urainya kepada Tribunjatim.com
.

DPRD Jatim hingga kini belum menerima informasi resmi terkait jadwal pelantilkan Gubernur Jawa Timur - Wakil Gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Sekalipun, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan purna jabatan pada 12 Februari 2018 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Sunario, mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat informasi lisan dari pemerintah provinsi Jawa Timur terkait hal tersebut. Melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jatim pada 3 Januari 2019 silam, terungkap bahwa pelantikan akan dilakukan pada 14 Februari 2018.

Namun, informasi itu lantas berubah pada hari ini Jumat (11/1/2019) yang mana agenda pelantikan Gubernur akan dilaksanakan pada 19 Februari 2019 mendatang. Informasi tersebut didapat dari Inspektorat Pemrov Jatim yang berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Pemrov Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI).

"Namun, sekali lagi kami mendapatkan informasi itu baru sebetas informasi lisan. Belum ada kepastian resminya," kata Tjujuk yang juga politisi Gerindra ini kepada Tribunjatim.com.

Pihaknya berharap pihak pemrov segera memberikan kepastian kepada pihaknya terkait pelantikan gubernur baru.

"Kepastian itu bisa melalui edaran atau undangan resmi kepada Pemrov Jatim," tegasnya kepada Tribunjatim.com.

Tjujuk menduga belum adanya keterangan resmi terkait kepastian pelantikan tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang melantik. Sehingga, sekalipun telah ditetapkan, kemungkinan bisa saja bergeser bergantung jadwal presiden.

"Bergantung yang ngelantik. Barangkali agendanya padat atau mendadak ada acara," katanya. (bob/TribunJatim.com).

Oleh karena itu, apabila hingga massa berakhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada 12 Februari 2018 mendatang Khofifah-Emil belum dilantik, Kemendagri rencananya akan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jatim.

Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, menjelaskan bahwa pelantikan Khofifah-Emil masih menunggu jadwal resmi dari Presiden Joko Widodo. ”Sebab, mengacu Pasal 163 UU 10 tahun 2016, Gubernur terpilih memang dilantik oleh Presiden RI di ibukota negara. Oleh karena itu, kami menunggu jadwal Presiden,” kata Bahtiar kepada Surya.co.id saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (1/11/2019).

Terkait jadwal Presiden Jokowi, Bahtiar menyebut kewenangannya bukan pada pihaknya. ”Kalau soal jadwal, kami tidak tahu. Sebab, kewenangannya bukan di Kemendagri,” terang Bahtiar.

Apabila hingga masa berakhirnya Pakde Karwo, Khoffiah belum juga dilantik maka pihaknya membuka kemungkinan untuk mengangkat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono sebagau Plt Gubernur Jatim.

”Terkait dengan kemungkinan belum dilantiknya Gubernur baru pasca Gubernur lama selesai, maka akan diiisi oleh Plt yang akan dijabat Sekretaris Daerah,” katanya.