Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pelantikan Gubernur Jatim

PR Khofifah-Emil Begitu Sulit, Dekan FISIP Unair Beri 3 Langkah Agar PR Lekas Rampung

Tantangan lima tahun ke depan yang dihadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, dipr

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Yoni Iskandar
Tribunjatim/Luhur Pambudi
Falih Suaedi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com,  Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tantangan lima tahun ke depan yang dihadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, diprediksi tak mudah.

Pembagunan infrastruktur dan ekonomi yang telah dicapai semasa Soekarwo alias Pakde Karwo, ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan pasca dilantik Rabu (13/2/2019) besok.

Falih Suaedi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, terdapat tiga catatan penting yang harus diperhatikan oleh Khofifah agar PR-nya lekas rampung.

Pertama. Menghilangkan Disparitas Individual.

Falih mengakui, pertumbuhan ekonomi jatim tampaknya selalu berada di atas rata-rata nasional. Namun, gap dan disparitas di masyarakat bawah masih tampak jelas.

Artinya, Falih menyebut, pendapatan antar masyarakat masih belum mencapai angka ideal, karena ketimpangan antara si kaya dan si miskin begitu jelas terjadi.

Dekan FISIP UNAIR : Khofifah Mampu Membawa Jatim Lebih Dinamis

Lengser Jadi Wagub Jatim, Gus Ipul Belum Tentukan Dukung Jokowi Atau Prabowo

Cari Sumber Air Baru, 6000 Sambungan Rumah Bakal Dilayani PDAM Kabupaten Malang Tahun Ini

"Memang diakui pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sangat bagus tapi ke depan masih perlu perhatian lebih," katanya saat ditemui TribunJatim.com di ruangannya Jalan Airlangga No. 4 - 6, Airlangga, Gubeng, Senin (11/2/2019).

Pertumbuhan ekonomi menjadi poin penting untuk Gubernur Jatim baru dalam memangkas kemiskinan di Jatim.

Namun upaya itu tidak bisa hanya memajukan sebagian kalangan tertentu yang menjadi penguasa modal, namun harus dicapai dengan pemerataan ekonomi secara komunal.

"Artinya aspek si kaya dan si miskin harus menjadi prioritas program Jawa Timur ke depan," katanya.

Kedua. Memangkas Disparitas Spasial.

Falih menilai ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah Jatim masih tampak.

Pembangunan wilayah selatan seperti Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung, dinilai masih terbilang kurang mendapat perhatian, dibandingkan wilayah utara.

Padahal penuntasan disparitas spasial sangat memerlukan intervensi pembangunan infrastruktur, dan  pembangunan itu hanya bisa dilakukan langsung oleh Pemprov Jatim.

"Kalau mengandalkan swasta gak mungkin," tukasnya.

Apa yang diupayakan oleh Pakde Karwo dengan membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) sudah tepat, hanya saja bagi Falih, dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten yang dilalui JLS tersebut belum tampak.

"Saya berharap Bu Khofifah bisa melanjutkan pembangunan JLS ini agar Pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh disana dan menghilangkan disparitas spasial yang terjadi di wilayah Selatan," katanya.

Ketiga. Menghilangkan Disparitas Antara Sektor Pertanian dan Industri.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Falih, Jatim tergolong provinsi yang banyak mengalami alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi perumahan atau industri.

Padahal, seingat Falih, Jatim sempat dikenal sebagai julukan lumbung padi nasional.

Artinya, sektor pertanian Jatim menjadi penyuplai terbesar pasokan beras nasional.

Namun, seiring meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, Falih mengaku ragu apakah julukan itu masih layak disematkan pada Jatim.

"Kalau banyak tanah yang dialihfungsikan menjadi Perumahan atau industri sepertinya Jawa Timur tidak lagi menjadi lumbung padi nasional," lanjutnya.

Boleh-boleh saja pengalihfungsian lahan pertanian dilakukan oleh pemerintah, namun harus dilihat terlebih dahulu kondisi tanahnya, apakah masih produktif.

"Kalau memang tanah pertanian itu sudah tidak produktif boleh dialihfungsikan, tapi kalau mampu menghasilkan panen ya jangan," kata Falih.

Falih berharap, dikepemimpinan Khofifah, pengalihfungsian lahan bisa ditekan, dan pemerintah mulai berfikir mengembangkan sektor pertanian menjadi lahan produktif yang mampu menyerap banyak tenaga pekerja.

"Lucunya data yang saya miliki sektor pertaniannya ternyata lebih banyak menyerap tenaga kerja, sektor pertanian sangat strategis bisa menyerap banyak pengangguran," tandasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved