Minta Kenaikan Penghasilan Tetap, Ribuan Anggota PPDI Ancam Mogok Kerja dan Demo Pemkab Lamongan

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Upaya ribuan perangkat yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lamongan yang hendak menuntut kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap) tak tersampaikan.

Pasalnya, pertemuan sebanyak 3.966 perangkat desa yang dikemas dalam silaturahim daerah tidak dihadiri Bupati Fadeli dan anggota Forkopimda di Gedung Gedung Korpri Lamongan, Rabu (27/2/2019).

• Pinjaman dan Jaminan Sertifikat Tanah di Lamongan Capai Rp 2,4 Triliun

• KPU Lamongan Sudah Terima Semua Surat Suara untuk Pemilu 2019

"PPDI Lamongan minta siltap diserahkan Rp 2 juta per bulan untuk setiap perangkat desa di Kabupaten Lamongan," kata Ketua PPDI Lamongan, Hartono kepada wartawan, Rabu (27/02/2019).

Tuntutan PPDI Lamongan yaitu walaupun Peraturan Pemerintah (PP) belum turun, ataukah besok sudah turun, bahwasanya PPDI Lamongan siltap diserahkan Rp 2 juta per bulan.

Hartono menambahkan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam enggan menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

• Revolusi Industri 4.0, Diskominfo Lamongan Latih Ratusan Perangkat Desa Agar Tak Gaptek

Sejatinya, tuntutan penghasilan itu sedianya hendak disampaikan langsung pada acara silaturahim daerah PPDI bersama Bupati Fadeli dan Forkopimda.

Namun harapan itu pupus, lantaran orang nomor satu di Lamongan itu tidak datang di acara silaturahim.

Bupati Fadeli dan anggota Forkopimda lainnya tidak satupun yang hadir dalam acara silada PPDI.

Padahal undangan sudah diserahkan sejak lama dan di pintu masuk Gedung Korpri dipasang ucapan selamat datang Bupati Fadeli dan Forkopimda.

Seorang perangkat desa, Kepala Dusun Jalak Kecamatan Turi, Yusuf Fadeli kepada TribunJatim.com mengungkapkan, ribuan perangkat yang hadir sangat kecewa lantaran Bupati Fadeli dan anggota Forkopimda tidak ada yang hadir di acara itu.

"Kami sudah persiapkan puluhan spanduk yang isinya tuntutan kenaikan Siltap," kata Yusuf.

Namun Yusuf bersama ribuan perangkat desa yang datang kecewa karena tidak ada perwakilan Pemkab yang datang.

Tuntutan yang hendak disampaikan adalah berharap mendapatkan anggaran sebesar 15 persen dari DAU.

Karena penghasilan perangkat desa itu kewajiban pemerintah yang dialokasikan dari ADD.

Tapi dalam praktiknya, Pemkab Lamongan mengambil minimal yakni, 10 persennya saja dari DAU.

Sementara itu, Ketua PPDI, Hartono menambahkan, pemerintah daerah akan merugi kalau perangkat desa ini membelot atau mogok. Hanya karena usulan PPDI tidak didengar.

Apalagi di tahun politik seperti ini, karena perangkat desa adalah pelaku langsung, sebagai petugas di TPS.

Untuk itu, Hartono berharap, Pemerintah Kabupaten Lamongan segera merealisasikan tuntutan PPDI Lamongan tersebut.

"Alangkah indahnya Kepala Daerah sebagai bapaknya perangkat desa mengabulkan tuntutan PPDI itu," ungkap Hartono.

Intinya kegiatan ini adalah menuntut kenaikan gaji perangkat desa sebesar Rp 2 juta per bulan," tegas Hartono.

Jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat. Maka perangkat desa di seluruh Kabupaten Lamongan mengancam tidak akan melayani masyarakat di desa mereka masing-masing.

Selain mengancam mogok kerja, para perangkat desa juga akan mengelar aksi turun jalan dan menemui langsung Bupati Lamongan Fadeli di kantornya dalam waktu dekat ini. Hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

"Itikat kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan, dan hanya menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung ini, tetapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kemungkinan besar kita akan turun aksi ke jalan," tegasnya.

Sebab mereka yang sudah lama menunggu sejak pagi hari tidak kunjung ditemui Bupati.

Bupati Fadeli yang diharapkan hadir dan memberikan paparan terkait tuntutan mereka, tidak bisa hadir dengan alasan tengah menjalankan tugas di Kecamatan Paciran.

"Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu total jumlah perangkat desa yang hadir sebanyak 3.996 orang lebih.

Dua Wakil Ketua DPRD Lamongan, Sa'im dan Abdul Ghofur yang hadir di acara itu mengatakan, telah mengkomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara.

Dalam komunikasi itu, sudah ada kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden.

"Sebelum saya datang di gedung ini menemui kalian semua, hal ini juga sudah saya sampaikan. Kami DPRD sebagai wakil rakyat akan mengawal proses ini hingga tuntas," katanya.

Sa'im berjanji akan menyampaikan di dalam rapat Banggar." Perangkat desa minta kesejahteraan tambahan," kata Saim.