Ketua Umum PPP Ditangkap KPK, Gubernur Jatim Khofifah: Kami Semua Prihatin

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengomentari penangkapan sekaligus penetapan tersangka oleh KPK terhadap Ketua Umum PPP, Romahurmuzy.

Khofifah yang diwawancara usai acara Halaqoh Muslimat di Asrama Haji,Surabaya,  Sabtu (16/3/2019) mengatakan. dirinya ikut prihatin atas penangkapan dan penetapan tersangka pada pria yang akrab disapa Gus Romy tersebut.

"Kami semua pasti prihatin. Apalagi kejadiannya di Jawa Timur," kata Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Dari keprihatinan itu ia ingin mengajak seluruh elemen terutama di pemerintah provinsi Jawa Timur termasuk Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kota Jawa Timur untuk bersama-sama menyatakan komitmen tidak melakukan korupsi.

"Ayo sama-sama kita bangun satu komitmen untuk bisa menjalankan amanah ini dengan jujur, dan kita ikuti mekanisme dari aturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejatinya KPK sudah berulang kali melakukan sosialisasi bahwa setidaknya ada 9 area kritis yang rawan korupsi.

• Paling Populer dan Disukai Warga Jatim, La Nyalla Dipastikan Lolos ke Senayan

• Romahurmuzy Tersangka, Ketum Golkar Erlangga : Tak Pengaruhi Suara Jokowi - Maruf Amin

• Isi Pidato Antikorupsi Romahurmuziy, Lihat Ekspresinya saat Ungkap Alasan Pejabat Lakukan Korupsi

Selain itu juga ada tiga fokus pengawasan dari KPK. Yaitu masalah perizinan, masalah perencanaan keuangan dan juga reformasi birokrasi.

"Saat kami di istana juga sudah dijelaskan soal 9 area kritis dan juga tiga fokus pengawasan KPK. Dan sehari setelah itu saya langsung turun ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saya ingin langsung pastikan bagaimana proses perizinan satu pintu di pemerintah Jawa Timur," tandas Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Yang ternyata berlangsung baik namun ada beberapa yang memang membutuhkan rekomendasi dari dengan tes teknis dinas teknis.

"Saya menyampaikan bahwa jangan dipersulit kalau memang sudah memenuhi syarat. Hal semacam ini memang harus terus dikawal," tambah Khofifah.

Agar tidak terjadi korupsi dan temuan di kemudian hari, Khofifah juga menyampaikan bahwa di dinas-dinas tertentu seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ia meminta supervisi langsung dari KPK di Jawa Timur. Ini dilakukan untuk menghindari adanya tindakan korupsi dan tindakan yang menyalahi aturan.(fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)