Mahfud MD Bongkar Praktik Janggal Penggantian Pejabat di Kemenag, Singgung Pula Peran Romahurmuziy

TRIBUNJATIM.COM - Mahfud MD, mantan Ketua Mahkahmah Konstitusi bicara blak-blakan soal berbagai catatan kejanggalan pergantian pejabat di lingkungan Kemenag RI.

Mahfuf MD juga mengungkap soal skema pemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2019 yang memanfaatkan jaringan Kemenag RI dari pusat ke daerah.

Mahfud MD membongkar hal itu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC0, Selasa (19/3/2019) malam lalu.

Di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Mahfud MD blak-blakan mengenai dugaan skema pemenangan tersebut, yang juga dilakukan oleh Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Dalam acara ILC yang tayang kemarin, Selasa (19/3/2019) di TV One, Mahfud MD mengaku mendapatkan kiriman dokumen tentang skema pemenangan PPP yang diduga menggunakan jaringan Kemenag dari pusat hingga daerah.

• Mahfud MD Ungkap Pernah Tersinggung Ucapan Romahurmuziy, Balasannya lewat WhatsApp Jadi Kenyataan

Ia pun berani menjamin kebenaran dokumen tersebut, karena beberapa pegawai kantor wilayah (Kanwil) Kemenag membenarkan hal itu.

Mahfud MD juga menyebut, program pemenangan PPP disampaikan langsung oleh Romahurmuziy.

"Yang menyampaikan itu Pak Romy. Jadi kalau datang ke Kanwil-Kanwil. Semua orang masuk ruangan lalu diminta matikan HP. lalu dijelaskan program-program pemenangan partai, target suara, dan lain-lain," ucap Mahfud MD.

Lanjutnya, Mahfud MD berani membongkar hal demikian karena beberapa pegawai Kanwil berani bersaksi.

Mahfud MD pun berniat menyampaikan hal tersebut ke pada KPK untuk ditelusuri apakah ada tindak korupsi atau tida.

Ia menyebutkan, ada Undang-Undang Aparatus Sipil Negara (ASN) yang dilanggar, dan juga melanggar moralitas.

Selain membongkar soal skema pememangan PPP di Kemenang, Mahfud MD juga membongkar keganjilan lain yang terjadi di Kanwil Kemenag.

Salah satunya, ia membongkar adanya jual beli jabatan di beberapa institusi di bawah Kemenag.

Seperti adanya keganjilan dalam pemindahan Kepala Kanwil Kemenag Yogkayarta.

"Kasus DIY lumayan lagi, penggantian Kanwil Kemenag, namanya Pak Luthfi. Saya tahu kasus ini karena saya Ketua Dewan Penasihat Gubernur DIY. Saya jua Ketua Param Projo di Jogja," tuturnya.

Ia menjelaskan, sosok Luthfi ini merupakan Kepala Kanwil yang disayangi rakyat Yogyakarta, dan juga memiliki pengalaman serta dasar pendidikan yang mumpuni.

Namun keganjilan terjadi saat Luthfi dipindah ke Jakarta, padahal masa kerjanya baru 1 tahun 4 bulan.

"Padahal menurut UU ASN, baru 2 tahun boleh dipindah. Lalu ketika ditanya kenapa, katanya diperlukan oleh Kemenag. Memang ada klausul kalau diperlukan boleh (dipindah)," ucapnya.

Yang menjadi ganjil adalah pengganti Luthfi untuk menjadi Kepala Kanwil Yogyajarta adalah seseorang yang tidak pernah ikut mengurusi di Kemenag.

"Tiba-tiba masuk orang yang lulusan S2 swasta yang akhir pekan. Yang tidak dikenal sama sekali tiba-tiba nangkring di situ. Kalau ditanya ke Menteri Agama, katanya sudah sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur semua orang bisa cari alasan, kalau ndak bener dengan pasal ini bisa pakai pasal ini," ucapnya.

Mahfud MD pun mengungkapkan kegelisahannya dan meminta Pemerintah untuk segera membenahi Kementerian Agama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak PPP atau pun Kemenag terkait dugaan pemenangan PPP, dan juga soal dugaan pemindahan Kepala Kemenag DIY yang dibongkar Mahfud MD.