Gedog LKPJ Wali Kota Malang Anggaran 2018, Legislatif Ingatkan Eksekutif Agar SILPA Tidak Tinggi

Parameter program kerja oleh OPD diharapkan harus mengarah pada capaian indikator utama yang di sampaikan dalam RPJMD 2018.

Hal itu dinilai penting dan harus konsisten serta dapat jadi pijakan untuk mencapai visi dan misi.

"SILPA yang masih tinggi, Golkar minta agar pemerintah terus melakukan evaluasi. Sehingga diperoleh pendapatan yang baik dan meminimalisir SILPA. Maka ke depan harus sesuai dengan indikator. Efisiensi anggaran dan perencanaan harus ada perbaikan," tambah Budianto, anggota fraksi Golkar.

Menanggapi hal ini Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, pendeknya waktu pengesahan APBD dengan  masa akhir pelaporan menjadi alasan yang tak terhindarkan.

Masa sekitar dua hingga tiga bulan tersisa masih belum maksimal untuk menjalankan program-program yang telah diangganrkan.

• KPU Belum Buat Pengumuman, PKS Pamekasan Klaim Dapat 8 Kursi DPRD pada Pemilu 2019

• Beredar Daftar Nama Caleg yang Dapat Kursi DPRD Kota Batu, KPU Itu Bukan dari KPU

Pada periode ini, Pemkot Malang berupaya agar pengesahan bisa dilakukan paling lambat Juli.

Dengan begitu, masih ada waktu untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan waktu
lebih banyak.

"Tahun ini kami targetkan APBD-Perubahan selesai pada Juli. Sehingga kami ada waktu untuk menyelesaikan beberapa program," pungkas Sutiaji.

Dijelaskan Sutiaji, hampir sama setiap tahun SILPA selalu tinggi. Maka dari itu, dengan disahkannya anggaran pada Juli nanti, maka pekerjaan bisa dimaksimalkan.

“Kami harapkan silpa tidak banyak maka di 2019 ini APBD perubahan harus Juli. Ekonomi kreatif banyak dibangun 2020. PU ada Rp 500 Miliar anggarannya. Jembatan Kedungakandan dan rumah kreatif saja sudah Rp 200 miliar belum yang lain. Rencana universal head coverage (UHC) rumah sakit butuh sekitar 80 miliar untuk cover kepesertaan masyarakat Kota Malang dalam BPJS dan harapannya selesai semua,” ungkap Sutiaji. (Surya/Benni Indo)