Breaking News:

Rieke Dyah Pitaloka dan KRPI Minta Presiden Segera Revisi PP Tentang Pengupahan

Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) mendesak agar pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan revisi PP No 78

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Yoni Iskandar
(Surya/Fatimatuz zahroh)
Rieke Dyah Pitaloka dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) saat momen peringatan Hari Buruh Internasional di Surabaya, Rabu (1/5/2019). Fatimatuz zahroh/Surya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) mendesak agar pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Hal itu menjadi pesan penting yang disampaikan KRPI di momen peringatan Hari Buruh Internasional di Surabaya, Rabu (1/5/2019). Pasalnya aturan ini dianggap merugikan burih dan pekerja.

"Kami meminta Presiden Jokowi segera merevisi PP tersebut khususnya di pasal 44 dan pasal 45. Dalam penentuan pengupahan kami meminta agar itu ditentukan dengan berdasar pada hitungan servei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang lebih berkualitas," kata Sekjen KRPI Jamal.

Memang saat ini aturan tersebut sedang dalam proses revisi, namun pihaknya ingin agar kebijakan itu bisa diambil segera demi kesejahteraan masyarakat buruh dan pekerja di Indonesia khususnya di Jawa Timur.

Selain itu, dalam kesempatan May Day yang juga hari jadi KRPI yang pertama itu ia menyampaikan bahwa perlindungan tenaga kerja outsourcing harus ditegakkan pemerintah.

"Kami mendesak agar outsourcing itu dihapus atau benar-benar dilakukan dengan tidak mempekerjakan outsourcing di core bisnis perusahaan. Memang sekarang aturannya sudah begitu, namun pada prakteknya pelanggaran masih terus dilakukan," tandasnya.

Surabaya Shoping Festival Resmi Dibuka, Beberapa Mall Siapkan Hadiah Menginap dan Tiket Penerbangan

Para Buruh dan Masyarakat Mojokerto Rayakan Hari Buruh dengan Hiburan Rakyat

Avanza Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang diTulunggaung, Sopir Tewas di Lokasi

Karenanya Jamal mengatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan harus bisa dilakukan dengan lebih baik. Terutama lantaran sekarang kewenangan pengawasan tenaga kerja ada di bawah pemerintah provinsi tidak lagi di kabupaten kota.

Menurutnya, pengawasan ini harus didorong menjadi lebih baik. Lantaran hari ini pelanggaran ketenagakerjaan masih marak terjadi lantaran lemahnya pengawasan.

Menambahkan penyampaikan Jamal, Ketua Umum KRPI Rieke Dyah Pitaloka mengatakan KRPI sengaja memusatkan hari jadinya di Surabaya lantaran beberapa hal. Salah satunya untuk mengaktualisasikan rasa syukur atas berhasilnya perjuangan KRPI untuk mewujudkan Terminal Peti Kemas Surabaya seratus persen milik Indonesia.

"Tema ulang tahun sekaligus May Day kali ini adalah kkmita mengangkat tema menuju Indonesia menjadi negara industri, maka kami melaunching yang kmi sebut Tri Karsa Rakyat Pekerja," kata Rieke yang banyak dikenal sebagai Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri ini.

Isi Tri Karsa Rakyat Pekerja itu diantaranya adalah untuk terus membumikan Pancasila di Indonesia, memlerjuanhkan Indonesia menjadi negara industri yang maju dan berbasis pada teknologi serta inovasi nasional.(Fatimatuz zahroh)/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved