Wiranto Sebut Dalang Aksi 22 Mei Preman Bayaran, Fadli Zon Bantah Pengunjuk Rasa Pendukung Prabowo

Sebanyak Rp.6 juta ditemukan polisi dari para provokator yang melakukan aksi kericuhan di depan gedung Bawaslu dan Asrama Brimob Petamburan.

• FAKTA BARU Aksi 22 Mei Terbongkar dari Pengakuan Provokator, Dibayar hingga Temuan Uang Rp 6 Juta

Ternyata provokator tersebut mayoritas merupakan anak-anak muda dan mengaku dibayar untuk melakukan aksi demo.

"Yang diamankan ini kita lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp 6 juta," ungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Untuk diketahui, Kapolri menyebut bahwa uang tersebut dibagi ke beberapa amplop.

“Mereka mengaku ada yang bayar,” ujar Tito.

Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal mengaku bahwa kericuhan tersebut diduga terjadi setelah pembubaran aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu dipicu oleh massa bayaran.

Ditemukan pula sejumlah amplop berisikan uang dan pihak kepolisian sudah mengamankan amplop beserta uang tersebut.

"Ada juga massa yang masih simpan amplop, uangnya masih ada, dan kami sedang mendalami itu," ujar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Iqbal menyatakan dengan tegas bahwa para demonstran sejak siang melakukan aksi di depan gedung Bawaslu dan bubar sejak pukul 21.00 WIB seusai menggelar salat Tarawih.

Polisi bahkan menemukan 200 orang yang berkerumun di kawasan asrama Brimob Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat (Rabu (22/5/2019).

Pun Polisi menduga bahwa massa tersebut bukanlah demonstran di depan gedung Bawaslu.

Namun massa tersebut sudah dipersiapkan sedari awal untuk membuat kerusuhan tadi malam hingga pagi tadi.

"Bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan," ucap Iqbal.

Aksi 22 Mei tersebut akhirnya menciptakan anggapan masyarakat bahwa massa pengunjuk rasa yang menolak hasil Pilpres 2019 merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

Namun Fadli Zon membantah pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa pengunjuk rasa merupakan masyarakat umum yang berhak untuk melakukan demonstrasi.